Langkah Pemkab Jepara Atasi Abrasi

Pemkab Jepara masih mengandalkan penanaman mangrove untuk menangani abrasi di Desa Bulakbaru, Kecamatan Kedung. Bupati Jepara Witiarso Utomo mengatakan Giant Sea Wall masih dikaji. Abrasi di wilayah tersebut mengikis daratan hingga 5-10 meter setiap tahun.

Pemkab Jepara menghadapi kendala karena bibit mangrove kerap hilang ketika gelombang pasang menerjang kawasan yang belum memiliki pelindung pantai. Witiarso menyampaikan hal itu saat membahas kondisi pesisir Bulakbaru. Menurut dia, penanaman mangrove masih menjadi upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani abrasi.

Penanganan Pesisir Pemkab Jepara Masih Menghadapi Gelombang

Persoalan tersebut dibahas dalam kegiatan Ngopi Bareng bertajuk “Ngolah Pikir Bareng” bersama Petinggi Desa Bulakbaru Purwoko di Balai Desa Bulakbaru, Selasa (29/9/2026). Purwoko menjelaskan bahwa abrasi meningkat dari tahun ke tahun. Pengikisan bergerak beberapa meter ke arah daratan dan mencapai lima hingga sepuluh meter dalam satu tahun.

Menurut Witiarso, Pemkab Jepara perlu menghadapi risiko hilangnya bibit mangrove di Bulakbaru saat gelombang besar atau pasang datang. Kondisi itu membuat penghijauan pantai belum mampu mengurangi abrasi secara maksimal. Ia menyebut persoalan tersebut sejalan dengan keterangan Purwoko mengenai bibit yang berulang kali lenyap setelah ditanam.

Purwoko mengatakan penanaman mangrove sering gagal bertahan, terutama ketika musim penghujan. “Kalau kita menanam mangrove, bibitnya itu setiap tahun mesti hilang karena kena gelombang,” ujarnya. Pemerintah desa telah berupaya membangun penahan gelombang, tetapi bangunan berbahan beton yang oleh warga disebut lontong itu belum menghentikan pengikisan daratan.

Purwoko juga menyoroti ketiadaan bangunan pelindung pantai yang mampu meredam gelombang. Ia menyebut sejumlah kawasan pesisir lain memiliki struktur batu sebagai pemecah gelombang. Menurut dia, perbedaan perlindungan tersebut ikut memengaruhi kemampuan kawasan dalam menahan hantaman air laut.

Anggaran Lama dan Hilangnya Tambak Garam

Penanganan abrasi di Desa Bulakbaru telah dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Pada 2014, pemerintah provinsi melalui Dinas Lingkungan Hidup menyiapkan sekitar Rp 600 juta untuk pembangunan penahan gelombang. Pada tahun yang sama, Pemkab Jepara mengucurkan sekitar Rp 200 juta bagi penanganan abrasi di kawasan tersebut.

Walaupun penahan gelombang telah dibangun, abrasi tetap berlangsung. Dampaknya dirasakan petani garam karena sejumlah lahan tambak yang dahulu digunakan untuk usaha kini telah hilang akibat air laut. Purwoko belum mengetahui ukuran pasti lahan yang lenyap, sehingga ia tidak menyebut angka luas kerusakan tersebut.

Ia menjelaskan perubahan wilayah melalui cerita sejarah masyarakat. Pada masa lalu, jarak dari bibir pantai menuju daratan yang disebut dalam cerita warga mencapai tiga kilometer. Purwoko juga menyebut abrasi telah terjadi sejak puluhan tahun silam, termasuk pada dekade 1960-an dan 1980-an.

Pada 1982, Desa Bulakbaru mendapatkan hibah wilayah di kawasan Kedung dari Gubernur Jawa Tengah saat itu, Supardjo. Keterangan tersebut menjadi bagian dari penjelasan mengenai riwayat wilayah pesisir. Kini, kawasan itu menghadapi pengurangan daratan yang terus terjadi akibat gelombang laut.

Dukungan Jalan untuk Kawasan Wisata

Selain membahas abrasi, Witiarso menyampaikan rencana dukungan Pemkab Jepara bagi pengembangan wisata pantai Bulakbaru. Pemerintah kabupaten menyiapkan pembangunan infrastruktur jalan desa menuju lokasi wisata. Rencana tersebut diharapkan memperbaiki akses, mendorong kegiatan ekonomi masyarakat, dan membantu menata aktivitas perdagangan agar tidak seluruhnya berada di bibir pantai.

“Nah, tadi Pak Petinggi ini ada ide, itu memang di pantai Bulakbaru ini dibangun wisata. Nah, kita akan buat juga untuk infrastruktur jalannya supaya wisatanya maju,” jelas Witiarso. Ia mengapresiasi inisiatif pemerintah desa dalam mengembangkan kawasan wisata di tengah tekanan abrasi.

Penanaman mangrove bersama Dinas Lingkungan Hidup tetap dilakukan Pemkab Jepara secara berkala di beberapa lokasi pesisir. Witiarso menyebut kegiatan tersebut berlangsung hampir setiap bulan. “Setiap tahun kita nanam banyak ya. Hampir setiap bulan kita menanam sama DLH,” pungkasnya.

Rencana penanganan melalui Giant Sea Wall masih menunggu kajian lebih lanjut. Sementara itu, Pemkab Jepara tetap menghadapi kebutuhan penanganan di Bulakbaru, tempat gelombang laut mengikis daratan hingga 5-10 meter setiap tahun dan menghilangkan sebagian lahan tambak garam warga.

Upaya penanganan abrasi di Bulakbaru masih berjalan melalui penanaman mangrove dan pembangunan penahan gelombang yang telah dilakukan sebelumnya. Namun, keberadaan bibit tetap dipengaruhi gelombang besar, terutama saat musim penghujan. Pemerintah kabupaten juga menyiapkan dukungan jalan menuju kawasan wisata, sementara rencana Giant Sea Wall masih menunggu kajian lebih lanjut.