Masa Purna Tugas, 65 PNS Rembang Ikuti Pembekalan

Sebanyak 65 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Rembang yang memasuki masa purna tugas pada Februari hingga April 2025 mengikuti pembekalan teknis di Pendopo Museum Kartini, Kamis (9/1). Kegiatan tersebut membahas ketaspenan dan persiapan menghadapi masa pensiun.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Rembang Arief Romadhon mengatakan, peserta pembekalan terdiri atas 18 PNS yang memasuki masa purna tugas pada Februari, 20 orang pada Maret, dan 27 orang pada April.

Pembekalan masa purna tugas diikuti 65 PNS

Menurut Arief, pembekalan itu bertujuan membantu para PNS mempersiapkan diri menjelang pensiun. Peserta juga mendapat pemahaman mengenai ketaspenan sebagai bagian dari persiapan memasuki masa purna tugas.

“Pembekalan teknis bagi PNS yang memasuki masa purna tugas ini bertujuan untuk mempersiapkan mereka menjelang pensiun dan memberikan pemahaman tentang ketaspenan,” ujar Arief.

Peserta diminta menghindari post power syndrome

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Rembang Mardi berpesan agar berakhirnya masa pengabdian tidak menjadi beban bagi para PNS. Ia menyebut masa pensiun dapat dimanfaatkan untuk menekuni hobi atau aktivitas positif.

“Dengan begitu, insya Allah kita akan tetap sehat,” imbuhnya.

Mardi juga mengingatkan peserta agar menghindari sifat “post power syndrome”. Menurut dia, kondisi tersebut merupakan kecenderungan untuk tetap merasa memiliki kedudukan atau wewenang setelah tidak lagi menjabat.

Ia menjelaskan, sifat itu biasanya dialami oleh orang yang sebelumnya memegang jabatan. Mereka terkadang masih merasa memiliki wewenang dan memberi perintah, meski sudah tidak lagi menduduki jabatan tersebut.

Mardi meminta masa purna tugas disikapi dengan lapang dada karena merupakan proses yang akan dilalui setiap PNS. Ia juga menyampaikan apresiasi atas pengabdian para PNS selama menjalankan tugas.

“Setiap awal pasti ada akhir. Masa pengabdian kedinasan memang berakhir, tetapi pengabdian kepada bangsa dan negara tetap dapat berlanjut meski tidak melalui jalur kedinasan,” pungkasnya.

Baca berita lain di Rembang