Perubahan APBD 2025 Tetap Berpihak pada Masyarakat

Bupati Rembang Harno memastikan Perubahan APBD 2025 tetap disusun untuk kepentingan masyarakat. Penegasan itu disampaikan saat memaparkan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna di ruang sidang DPRD Kabupaten Rembang, Kamis (14/8).

Harno menjelaskan, pembahasan rancangan tersebut dilakukan untuk menyinkronkan program dan kegiatan baru yang berkaitan dengan dana transfer pemerintah pusat. Penyesuaian itu diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan mendesak agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Perubahan APBD 2025 Sesuaikan Program Daerah

Menurut Harno, setiap program dalam rancangan perubahan anggaran disusun melalui perencanaan matang, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas output dan outcome. “Ini merupakan implementasi fungsi perencanaan, koordinasi, motivasi, serta pengendalian dan evaluasi strategi kinerja pemerintah daerah,” ujarnya.

Perubahan APBD 2025 juga diarahkan untuk menampung aspirasi masyarakat, menyempurnakan program yang sudah berjalan, serta mengakomodasi kegiatan yang belum teranggarkan dalam APBD induk 2025. Program tersebut mencakup kegiatan yang bersifat keharusan maupun instruksional sesuai kebutuhan daerah.

Rancangan Pendapatan dan Belanja Rembang

Rancangan pendapatan dalam Perubahan APBD 2025 mencapai Rp2,013 triliun, naik 0,23 persen atau sekitar Rp4,7 miliar dibanding APBD induk 2025. Rancangan belanja tercatat Rp2,031 triliun, meningkat 0,86 persen atau sekitar Rp17,57 miliar dari anggaran sebelumnya.

Kenaikan belanja tersebut menimbulkan defisit Rp17,87 miliar. Defisit akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah dengan jumlah yang sama sehingga APBD tetap seimbang.

Sebelum penetapan perda, pemerintah daerah dan DPRD telah melakukan koordinasi serta pembahasan sistematis melalui komisi dan Badan Anggaran. Pembahasan itu dilakukan untuk menyamakan persepsi mengenai program pembangunan dan alokasi anggaran.

Dalam rapat tersebut, Fraksi PPP melalui Abdul Muid menyatakan perubahan APBD merupakan instrumen untuk menjaga keseimbangan dan kesinambungan pembangunan daerah. Fraksi itu menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat.

Sementara itu, Fraksi PKB melalui Maslichan mendorong agar penyusunan Raperda Perubahan APBD 2025 memenuhi kriteria efektif, termasuk kecermatan dan ketepatan dalam menentukan prioritas belanja Pemkab Rembang dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

Baca berita lain di Rembang