Desa Karangbawang Menuju Predikat Antikorupsi

Desa Karangbawang, Kecamatan Rembang, terpilih mewakili Kabupaten Purbalingga menuju predikat desa antikorupsi. Proses itu ditandai dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang dibuka Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi di Gedung Olahraga Desa Karangbawang, Selasa (9/5).

Desa Karangbawang Siapkan Layanan Administrasi

Kepala Desa Karangbawang Toyo mengatakan pemerintah desa selama ini melayani pengurusan administrasi kependudukan tanpa memungut biaya. Menurut dia, pencegahan korupsi membutuhkan proses, termasuk mengedukasi tokoh masyarakat agar menggaungkan antikorupsi kepada warga.

“Kita harus berjalan dari nol, kita musyawarah dengan masyarakat, alhamdulillah administrasi sudah lengkap dan apa pun kita sudah sesuai prosedur,” ujar Toyo.

Lima Tahapan Menuju Desa Antikorupsi

Perwakilan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Antonius Trihananto mengatakan ada 29 desa di Jawa Tengah yang dicanangkan sebagai desa antikorupsi, termasuk Desa Karangbawang. Ia menjelaskan, prosesnya terdiri atas lima tahapan, yakni observasi dan pendampingan oleh Inspektorat Jawa Tengah, Bimtek, penilaian, pendampingan lanjutan, serta kickoff 29 desa antikorupsi.

Penilaian dilakukan KPK, Inspektorat Jawa Tengah, dan instansi terkait. Narasumber KPK Firlana Ismayudi menyebut KPK bergerak ke desa karena Dana Desa yang dikucurkan pada 2015-2022 mencapai Rp468,9 triliun dan terdapat 975 pelaku kasus korupsi Dana Desa berdasarkan data kejaksaan dan kepolisian.

Sejak 2021, KPK juga menetapkan lima indikator utama pencegahan korupsi yang diturunkan menjadi 18 subindikator. Data beserta bukti harus dipenuhi dan diunggah di situs desa. “Pencegahan terbaik adalah arsip yang terbaik,” kata Firlana.

Baca berita lain di Purbalingga