UPT PPA Siaga 24 Jam untuk Lindungi Korban Kekerasan

UPT PPA di Kabupaten Rembang diminta siaga 24 jam untuk memastikan korban kekerasan, terutama perempuan dan anak, memperoleh perlindungan yang cepat, aman, dan berkelanjutan. Kesiapan itu diperlukan agar korban tidak menghadapi hambatan ketika membutuhkan pendampingan, perlindungan, maupun penanganan awal.

Hal tersebut disampaikan Kepala DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Dra. Ema Rachmawati, saat meresmikan Kantor UPT PPA di Jalan Slamet Riyadi Nomor 5, Desa Ketanggi, Kecamatan Rembang, Rabu (24/12). Menurut Ema, keberadaan UPT PPA harus diwujudkan melalui standar pelayanan yang pasti dan mudah diakses masyarakat.

UPT PPA perlu standar layanan yang pasti

Ema mengatakan negara tidak cukup hanya menyusun regulasi. Implementasi di lapangan juga harus dipastikan melalui layanan konkret yang mendekatkan perlindungan, rasa aman, dan kenyamanan bagi korban.

“UPT PPA ini adalah bentuk implementasi konvensi tersebut, di mana negara hadir melalui layanan yang mendekatkan perlindungan, rasa aman, dan kenyamanan bagi korban,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya kenyamanan, keamanan, dan kualitas layanan karena korban kekerasan kerap berada dalam kondisi psikologis yang rentan. Selain Standar Operasional Prosedur (SOP), UPT PPA harus memiliki Standar Pelayanan (SP) sebagai bentuk komitmen pemerintah kepada masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Kesiapsiagaan petugas berlangsung sepanjang waktu

Menurut Ema, Standar Pelayanan memuat alur layanan, waktu penanganan, dan kepastian layanan. Ketentuan itu berbeda dari SOP yang mengatur kebutuhan internal organisasi.

“Standar pelayanan itu penting karena berisi komitmen pemerintah kepada masyarakat, termasuk alur layanan, waktu penanganan, dan kepastian layanan. Ini berbeda dengan SOP yang hanya mengatur internal,” jelasnya.

Ema mengingatkan bahwa layanan UPT PPA bersifat darurat sekaligus berkelanjutan. Karena itu, petugas harus siap menerima kebutuhan korban kapan saja. “Ini layanan, bukan pekerjaan jam kantor. Handphone harus aktif 24 jam, termasuk Sabtu dan Minggu, karena korban bisa membutuhkan bantuan kapan saja,” tegasnya.

Ia menambahkan, penanganan satu kasus kekerasan dapat berlangsung berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Kondisi tersebut membutuhkan komitmen, empati, dan ketahanan petugas. Ema juga mendorong pemanfaatan jejaring paralegal di masyarakat untuk mendampingi korban selama proses pengaduan dan pemulihan.

“Saya berharap UPT PPA Kabupaten Rembang dapat berjalan dengan baik, memenuhi harapan masyarakat, dan benar-benar menjadi tempat yang aman dan berpihak bagi korban kekerasan,” pungkasnya.

Baca berita lain di Rembang