Kebijakan Ekraf Karimunjawa Disuarakan ke MPR RI

Karakter Karimunjawa sebagai wilayah kepulauan menjadi perhatian dalam forum Penyerapan Aspirasi Masyarakat Spesifik di Pantai Ceria, Selasa (29/9/2026). Sekitar 150 pelaku ekonomi kreatif hadir untuk menyampaikan persoalan usaha, termasuk kebutuhan kebijakan ekraf, regulasi, perlindungan, dan kemudahan berusaha. Aspirasi tersebut berkaitan dengan kondisi usaha dan kebutuhan pelaku ekonomi kreatif di wilayah kepulauan.

Acara itu diselenggarakan Badan Pengkajian MPR RI bersama Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) Jepara. Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI Hindun Anisah serta anggota MPR RI dari unsur DPD RI Hilmy Muhammad turut menghadiri pertemuan tersebut. Kehadiran perwakilan lembaga dan organisasi itu menjadi bagian dari pembahasan kebijakan ekraf yang disampaikan dalam forum.

Kebijakan Ekraf Perlu Memperhatikan Wilayah Kepulauan

Dalam pertemuan itu, pelaku usaha mengusulkan produk hukum yang dapat membantu kegiatan ekonomi kreatif sekaligus memberi perlindungan. Aturan tersebut dinilai diperlukan pada tingkat nasional dan daerah karena kondisi Karimunjawa berbeda dari wilayah non-kepulauan. Usulan itu juga menjadi bagian dari kebutuhan kebijakan ekraf agar pengembangan usaha dapat berlangsung sesuai karakter daerah.

Ketua DPC Gekrafs Kabupaten Jepara Muhammad Abdul Chaq menyampaikan perlunya kebijakan yang menyesuaikan karakter daerah kepulauan. Ia juga berharap Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan yang tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas segera memperoleh kepastian.

“Apalagi mengingat status Karimunjawa yang notabene merupakan daerah kepulauan, maka treatment yang diberikan oleh negara harus berbeda dengan apa yang diterima oleh daerah-daerah non-kepulauan,” ujar Abdul Chaq.

Menurut Abdul Chaq, masih terdapat regulasi yang saling bersinggungan dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan Karimunjawa. Ia pada kesempatan yang sama menyambut positif Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) 2026–2045 yang menjadi arah pengembangan ekonomi kreatif nasional. Dokumen tersebut dipandang berkaitan dengan arah kebijakan ekraf dalam pengembangan ekonomi kreatif.

Penguatan Sinergi dan Jejaring Usaha

Hindun Anisah mendorong adanya kerja sama untuk mengembangkan produk unggulan Karimunjawa. Gekrafs Jepara juga diharapkan mendampingi pelaku ekonomi kreatif melalui program pendampingan dan menyampaikan masukan mengenai regulasi yang dibutuhkan. Pendampingan dan masukan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan kebijakan ekraf di daerah.

Hilmy Muhammad mengarahkan pelaku ekonomi kreatif Karimunjawa untuk membangun jejaring dengan masyarakat dari daerah kepulauan lain yang memiliki karakter serupa. Hubungan tersebut dapat digunakan untuk bertukar pengalaman dan praktik baik dalam pengembangan pariwisata serta produk ekonomi kreatif unggulan.

Rangkuman aspirasi kemudian diserahkan kepada perwakilan MPR RI pada penghujung kegiatan. Dokumen itu menjadi bahan masukan dalam pengkajian kebijakan mengenai pengembangan ekonomi kreatif dan kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan. Aspirasi yang disampaikan mencakup regulasi, perlindungan, kemudahan berusaha, serta penguatan jejaring bagi pelaku ekonomi kreatif Karimunjawa.

Baca berita lain di Jepara