Pelaksanaan Program OPD Dipacu, Harno Tekankan Kepatuhan

Bupati Rembang Harno meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang telah masuk dalam anggaran 2026. Arahan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang di Ruang Rapat Paripurna DPRD Rembang, Selasa (29/9/2026) malam, saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Harno menegaskan, percepatan pelaksanaan program harus berjalan bersama kepastian bahwa setiap persyaratan, prosedur, dan ketentuan telah dipenuhi. OPD juga diminta memastikan kegiatan sesuai perencanaan, administrasi, kewenangan, serta dasar hukum. Jika masih ada kekurangan, perbaikannya harus segera dilakukan.

Pelaksanaan program tetap mengikuti ketentuan

Menurut Harno, kehati-hatian dalam mengelola anggaran tetap diperlukan. Namun, sikap tersebut tidak boleh membuat kegiatan berhenti ketika prosesnya sudah benar. OPD diminta mencari solusi atas kendala yang muncul melalui prosedur yang sesuai.

“Kalau masih ada OPD yang masih takut atau ketakutan, selama prosesnya itu sudah benar, maka harus dilaksanakan. Yang dicari adalah solusi proses yang benar. Selama proses semuanya benar harus dilaksanakan,” tegas Harno.

Ia meminta kegiatan yang telah siap dan memenuhi persyaratan segera dikerjakan. Harno mengingatkan waktu pelaksanaan anggaran 2026 semakin terbatas, yakni tersisa tiga bulan. Pekerjaan yang memungkinkan dilakukan dengan tambahan waktu juga diminta dipercepat.

“Karena waktu yang sudah mepet tinggal tiga bulan, ini tugas OPD agar semua persyaratan, prosedur yang sudah benar, diupayakan dilaksanakan. Jika perlu yang bisa dilembur, dilembur,” katanya.

Evaluasi OPD disiapkan untuk menuntaskan kegiatan

Harno menyebut anggaran yang tidak terserap dapat dipotong sehingga berpotensi merugikan daerah. Karena itu, pelaksanaan program yang prosesnya telah memenuhi ketentuan perlu segera dijalankan agar anggaran digunakan sesuai peruntukan dan manfaat kegiatan dirasakan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Rembang, kata Harno, siap bekerja maksimal untuk menyelesaikan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Evaluasi terhadap seluruh OPD juga akan dilakukan untuk menilai kesiapan dan pelaksanaan kegiatan.

“Prinsipnya kami siap bekerja maksimal dan yang tidak siap, saya siap mengevaluasi di semua OPD,” ungkapnya.

Dalam rapat tersebut, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan melalui juru bicaranya, Abdul Muid, turut menyoroti pengelolaan anggaran. Ia menyatakan ketakutan terhadap korupsi, pelanggaran hukum, dan penyalahgunaan kewenangan merupakan hal yang benar. Namun, keputusan yang diperlukan masyarakat tidak boleh terhambat selama dijalankan sesuai ketentuan. Harno berharap pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 segera dituntaskan.

Baca berita lain di Rembang