TERKINI
Beranda Semua Berita Bisnis Edukasi Hukum Kriminal Internasional Politik Sehat Showbiz Sport Tanah Air Teknologi
Beranda Semua Berita Bisnis Edukasi Hukum Kriminal Internasional Politik Sehat Showbiz Sport Tanah Air Teknologi
POLITIK

Pembuktian PHPU Pilpres 2024 Hadirkan 3 Ahli

pembuktian PHPU
DAFTAR ISI

Fakta Kunci

Waktu
Rabu malam (30/9/2026)
Lokasi
Jakarta
Agenda
Pembuktian dengan keterangan ahli dan saksi
Ahli
Bivitri Susanti, Titi Anggraini, dan Yance Arizona
Saksi
I Gusti Putu Artha

Sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 berlangsung di Jakarta, Rabu malam (30/9/2026). Dalam suasana persidangan dengan agenda pembuktian PHPU, majelis hakim mendengarkan keterangan tiga ahli hukum tata negara dan satu saksi yang dihadirkan para pemohon.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menghadiri pembuktian PHPU tersebut. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja hadir didampingi Anggota Bawaslu Totok Hariyono. Turut hadir Tenaga Ahli Bawaslu Kurniawan dan Dayanto, Kepala Biro Hukum dan Humas Agung Bagus Gede Bhayu Indraatmaja, serta staf Divisi Hukum.

Tiga Ahli Beri Keterangan dalam Pembuktian PHPU

Majelis hakim mendengarkan keterangan Bivitri Susanti, akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera; Titi Anggraini, pengajar Universitas Indonesia; serta Yance Arizona, dosen Universitas Gadjah Mada. Ketiganya dihadirkan sebagai ahli hukum tata negara oleh para pemohon.

Selain tiga ahli, pemohon menghadirkan I Gusti Putu Artha sebagai saksi. Ia merupakan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali periode 2003-2008. Keterangan ahli dan saksi itu menjadi bagian dari pembuktian PHPU yang sedang berlangsung.

Dalil Pemohon soal Syarat Pendidikan

Permohonan sengketa diajukan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Denny Indrayana, serta sejumlah warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Para pemohon mendalilkan tidak terpenuhinya syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Baca berita lain di Politik