Agus Waluyo Soroti Perlindungan Warga Telukawur

Agus Waluyo mengatakan, “Bukan tidak boleh warga kita bekerja di luar negeri, boleh. Tapi harus melalui prosedur yang sudah aman di luar negeri. Pekerjaan tersebut juga aman buat warga kita,” saat Desa Telukawur dikukuhkan sebagai Desa Binaan Imigrasi, Jumat (2/10/2026).

Agus Waluyo menyampaikan pernyataan itu dalam kegiatan yang berlangsung di Balai Desa Telukawur, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Direktur Intelijen Keimigrasian tersebut hadir bersama Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati Wahyu Gumilang dan jajaran. Pengukuhan dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati.

Pengukuhan Desa Telukawur menjadi bagian dari upaya Imigrasi memperkuat sinergi dengan pemerintah desa. Kerja sama itu mencakup edukasi, perlindungan, dan pendampingan bagi masyarakat. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung pembangunan serta kemandirian ekonomi desa.

Menurut Agus Waluyo, masyarakat diharapkan semakin memahami prosedur keimigrasian melalui kegiatan tersebut. Pemahaman itu diperlukan agar warga dapat mengenali risiko keberangkatan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural dan mengambil langkah sesuai ketentuan ketika hendak bekerja di luar negeri.

Agus Waluyo Jelaskan Tujuan Program

Menurut Agus Waluyo, program Desa Binaan Imigrasi ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keimigrasian. Program itu sekaligus diarahkan untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan tindak pidana penyelundupan manusia atau TPPM. Edukasi menjadi bagian dari perlindungan warga yang hendak bekerja di luar negeri.

Agus Waluyo menjelaskan bahwa warga memiliki hak untuk bekerja di luar negeri. Namun, proses keberangkatan perlu dilakukan melalui jalur sesuai ketentuan dan memberikan keamanan bagi pekerja. Penjelasan tersebut disampaikan untuk menekankan perbedaan antara bekerja secara legal dengan keberangkatan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural.

Agus Waluyo juga mengaitkan perlindungan warga dengan penguatan ekonomi desa. Menurut dia, pengembangan potensi lokal dapat memperluas kesempatan kerja di daerah. Karena itu, upaya menjaga masyarakat dari risiko keimigrasian berjalan bersamaan dengan dorongan agar desa memiliki kegiatan ekonomi yang dapat dikembangkan.

Penguatan ekonomi masyarakat dipandang dapat berjalan beriringan dengan pencegahan keberangkatan pekerja migran melalui jalur nonprosedural. Dengan adanya potensi usaha di desa, perlindungan warga tidak hanya dilakukan melalui pemahaman mengenai keimigrasian, tetapi juga melalui pengembangan peluang ekonomi lokal.

Perikanan Dikaitkan dengan Peluang Kerja

Sektor perikanan menjadi contoh potensi lokal yang dibahas Agus Waluyo. Ia menyebut pengembangannya dapat dilakukan dari hulu sampai hilir sehingga membuka ruang usaha bagi masyarakat. Bagi Desa Telukawur, pembahasan itu berkaitan dengan upaya memperkuat ketahanan pangan dan perekonomian melalui kegiatan yang berada di lingkungan desa.

Agus Waluyo menilai pengelolaan perikanan secara menyeluruh dapat berhubungan dengan kinerja petugas imigrasi, khususnya Pimpasa. Ia berharap pengembangan sektor tersebut membantu mencegah warga berangkat ke luar negeri melalui jalur nonprosedural. Perlindungan masyarakat, menurutnya, perlu disertai pilihan ekonomi yang dapat dijalankan di daerah.

Menurut Agus Waluyo, proses pengembangan perikanan dari hulu hingga hilir dapat menghubungkan kegiatan ekonomi desa dengan kerja petugas imigrasi. Hubungan itu diarahkan agar pengembangan potensi lokal dan perlindungan warga berjalan dalam satu rangkaian. Warga tetap mendapat pemahaman mengenai prosedur bekerja ke luar negeri.

Dalam rangkaian pengukuhan, Agus Waluyo melakukan penebaran benih ikan secara simbolis. Kegiatan itu melibatkan empat unsur, yaitu akademisi Universitas Diponegoro atau Undip, pihak swasta melalui CSR, masyarakat, dan unsur birokrasi dari Kantor Imigrasi Pati. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan potensi perikanan Desa Telukawur.

Kolaborasi lintas sektor tersebut juga diharapkan memperkuat ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat. Penebaran benih ikan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan yang menghubungkan program perlindungan keimigrasian dengan pengembangan potensi desa.

Kerja Sama Pemerintah dan Desa

Pengukuhan Desa Telukawur dilakukan setelah serangkaian koordinasi antara Kantor Imigrasi Pati dan pemerintah desa. Menurut Agus Waluyo, prosesnya mencakup pembentukan tim, penentuan desa binaan, koordinasi dengan unsur terkait, sosialisasi keimigrasian, serta penguatan kerja sama dalam penegakan hukum keimigrasian di tingkat desa.

Melalui program itu, masyarakat diharapkan dapat mengenali potensi TPPO dan TPPM. Warga juga didorong berpartisipasi dalam deteksi dini dan pelaporan. Imigrasi memperkuat pendampingan agar pemahaman mengenai prosedur keimigrasian tidak berhenti pada kegiatan pengukuhan, tetapi menjadi bagian dari kerja sama pemerintah desa dengan masyarakat.

Kerja sama tersebut menempatkan pemerintah desa dan masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan. Edukasi keimigrasian, pendampingan, deteksi dini, serta pelaporan menjadi rangkaian kegiatan yang mendukung perlindungan warga. Penguatan koordinasi juga berkaitan dengan penegakan hukum keimigrasian di tingkat desa.

Imigrasi Pati juga akan menjajaki peran sebagai penghubung dengan calon investor dan pihak terkait. Dukungan tersebut berhubungan dengan pengembangan usaha Desa Telukawur, terutama pada sektor ketahanan pangan dan penciptaan lapangan kerja. Rencana itu memperluas cakupan kerja sama dari edukasi keimigrasian menuju pengembangan ekonomi.

Wahyu Gumilang mengatakan pengukuhan tersebut diharapkan memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Menurut dia, program Desa Binaan Imigrasi tidak hanya berkaitan dengan urusan keimigrasian, tetapi juga dapat mendukung pembangunan desa. Desa Telukawur kemudian diposisikan sebagai mitra strategis Imigrasi dalam kerja perlindungan dan pengembangan potensi setempat.

Dengan pengukuhan itu, Desa Telukawur diharapkan menjadi mitra strategis Imigrasi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperkuat perlindungan warga, serta mengembangkan potensi ekonomi desa. Pendekatan tersebut menggabungkan kerja sama pemerintah dan masyarakat dengan pengembangan kegiatan yang berada di lingkungan desa.

Agus Waluyo menegaskan sinergi pemerintah dan masyarakat merupakan bentuk kehadiran negara. Ia menyebut perlindungan itu termasuk bagi warga yang hendak mencari pekerjaan di luar negeri. “Ini adalah bentuk atau wujud daripada negara hadir untuk masyarakat, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat,” tandasnya.