Idham Holik Dorong Kapasitas Hukum KPU soal PAW

Penguatan kapasitas hukum KPU menjadi salah satu fokus dalam rapat koordinasi Penggantian Antarwaktu (PAW) anggota DPRD di Gedung KPU Provinsi Kalimantan Barat, Sabtu (3/10/2026). Kegiatan itu diikuti KPU Provinsi Kalimantan Barat serta KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat. Pembahasan diarahkan pada pemahaman regulasi dan pelaksanaan tugas kepemiluan sesuai ketentuan hukum.

Anggota KPU Idham Holik menjelaskan bahwa jajaran penyelenggara perlu memahami regulasi teknis PAW secara menyeluruh. Menurut dia, pemahaman tersebut tidak cukup hanya dengan mempelajari PKPU No 3 Tahun 2025, tetapi juga membutuhkan pendalaman terhadap aturan hukum lain, koordinasi, dan pemahaman kerangka hukum kepemiluan. Pendekatan itu diperlukan untuk memperkuat kapasitas hukum jajaran KPU dalam menjalankan tugasnya.

“Jangan alergi untuk studi hukum, kita semua yang berada di lembaga KPU harus tahu hukum pemilu seperti apa, karena pemilu dilaksanakan berdasarkan hukum dan berkepastian hukum,” ujar Idham.

Ia menyatakan pendalaman hukum itu merupakan aktualisasi Prinsip Berkepastian Hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 huruf d UU No 7 Tahun 2017. Karena itu, kajian regulasi perlu menjadi bagian dari budaya kerja seluruh jajaran KPU. Kajian tersebut juga menjadi dasar untuk memahami hubungan antara aturan, koordinasi, dan pelaksanaan pekerjaan di setiap tingkatan.

Kapasitas hukum dan literasi dalam kerja KPU

Idham juga mengingatkan bahwa tugas KPU tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penyelenggaraan Pemilu. Wawasan mengenai kerangka hukum kepemiluan dibutuhkan agar jajaran KPU dapat menjalankan pekerjaan berdasarkan prinsip kepastian hukum. Pemahaman itu turut mendukung kemampuan KPU ketika memberikan penjelasan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Untuk memperluas pengetahuan, ia mendorong pengembangan budaya literasi melalui kajian akademik dan perspektif komparatif tentang sistem kepemiluan di berbagai negara. Pengetahuan tersebut dinilai dapat mendukung profesionalisme dan kapasitas hukum KPU saat memberikan informasi kepada masyarakat serta pemangku kepentingan. Dengan demikian, penguatan kapasitas hukum tidak berhenti pada pemahaman aturan, tetapi menjadi bagian dari pekerjaan sehari-hari.

Pemutakhiran data partai untuk Pemilu 2029

Dalam kesempatan yang sama, Idham menekankan pemutakhiran data partai politik sebagai bagian dari persiapan menuju Pemilu 2029. Data yang diperbarui meliputi kepengurusan, keanggotaan, dan informasi lain secara akurat. Jajaran KPU daerah diminta mendorong partai politik melakukan pembaruan data secara berkala.

Keakuratan data diperlukan dalam persiapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu serta berkaitan dengan institusionalisasi partai politik, perlindungan data anggota, dan kualitas demokrasi elektoral. Idham turut mengingatkan pemeriksaan terhadap anggota yang telah meninggal dunia dan warga negara yang menyatakan tidak pernah menjadi anggota partai politik.

Ia mengajak KPU Kalimantan Barat meningkatkan kapasitas kepemiluan agar setiap divisi mampu menjelaskan berbagai persoalan kepemiluan kepada masyarakat melalui pendidikan pemilih secara informal. Peningkatan pengetahuan dan koordinasi tersebut diharapkan mendukung pelaksanaan tugas KPU sesuai regulasi yang berlaku.

Baca berita lain di Politik