Sosialisasi Jaga Desa, Kajari Jepara Tekankan Pengelolaan DD

Sosialisasi Jaga Desa di Balai Desa Gidangelo, Kecamatan Welahan, Selasa 6 Oktober 2026, menempatkan pengelolaan Dana Desa sebagai pokok pembahasan. Kejaksaan Negeri Jepara menggelar penyuluhan paralegal dan Program Jaga Desa dengan menekankan keterbukaan, pertanggungjawaban, serta keterlibatan warga. Pertemuan itu diikuti unsur pemerintah kecamatan, pemerintah desa, aparat kejaksaan, dan masyarakat setempat.

Sosialisasi Jaga Desa tersebut dijelaskan Kajari Jepara Agung Bagus Kade Kusimantara sebagai bagian dari penerangan hukum untuk membantu pemerintah desa. Agung menerangkan bahwa jaksa hadir agar program desa dapat dijalankan sesuai aturan, bukan untuk menakut-nakuti kepala desa atau perangkat. Pemerintah desa diharapkan dapat berkonsultasi ketika menghadapi persoalan dalam pelaksanaan program dan anggaran.

“Jaksa adalah sahabat desa, bukan untuk menakuti,” ujar Agung.

Sosialisasi Jaga dan tiga asas penggunaan anggaran

Sosialisasi Jaga menyoroti Dana Desa sebagai uang negara yang harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Menurut Agung, pemerintah desa perlu membuka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes kepada masyarakat. Setiap penggunaan anggaran harus didukung dokumen dan bukti yang sah sehingga dapat dijelaskan secara administratif maupun hukum ketika diperlukan.

Asas transparansi berarti masyarakat memiliki hak untuk mengetahui struktur APBDes, pelaksana kegiatan, Tim Pelaksana Kegiatan atau TPK, laporan realisasi APBDes, perkembangan pekerjaan, kegiatan yang belum selesai, serta sisa anggaran. Keterbukaan tersebut menjadi bagian dari penjelasan dalam kegiatan Sosialisasi Jaga Desa di Gidangelo.

Akuntabilitas berarti setiap pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif. Penyampaiannya dilakukan melalui musyawarah desa dan laporan tertulis dengan dukungan bukti yang sesuai. Pertanggungjawaban itu diperlukan agar penggunaan uang negara dapat ditelusuri dan dijelaskan sesuai dokumen yang tersedia.

Sementara itu, partisipasi warga mencakup penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKPDes, pelaksanaan pembangunan, serta pemantauan pekerjaan. Masyarakat juga dilibatkan sejak penyusunan rencana sampai pengawasan terhadap hasilnya. Tiga asas tersebut dipaparkan sebagai dasar agar tata kelola desa berjalan tertib dan tidak bergantung pada keputusan sepihak.

Sosialisasi Jaga mendorong pencegahan penyimpangan

Agung mengingatkan bahwa pembesaran nilai anggaran, laporan pertanggungjawaban atau LPJ fiktif, dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya atau RAB dapat menimbulkan perkara pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Ia meminta setiap tahapan dijalankan sesuai urutan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.

Setiap tahapan pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. Administrasi tidak boleh dibuat secara fiktif atau mengabaikan aturan. Penjelasan itu menjadi bagian dari Sosialisasi Jaga Desa yang diarahkan untuk membantu aparatur memahami langkah pencegahan sebelum muncul kesalahan administrasi maupun pelanggaran hukum.

Pengawasan dilakukan dengan melibatkan camat, inspektorat, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, masyarakat, dan Kejaksaan. Agung menyebut keterlibatan mereka diperlukan untuk menjaga disiplin, keteraturan, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap peraturan. Ia juga menyampaikan pesan, “Jangan takut Jaksa, takutlah korupsi.”

Program Jaga Desa menyediakan ruang konsultasi hukum bagi pemerintah desa. Melalui program tersebut, aparatur dapat meminta pandangan kepada Kejari Jepara sebelum menetapkan langkah terkait kegiatan atau anggaran. Pendampingan dan penerangan hukum diharapkan membantu pemerintah desa memahami aturan sehingga potensi kesalahan dapat dicegah sejak awal.

Paralegal Desa berfungsi memberi akses awal terhadap informasi dan edukasi hukum kepada warga. Penjelasan dapat diberikan untuk persoalan sengketa tanah, waris, utang piutang, dan kekerasan dalam rumah tangga. Paralegal juga diharapkan mampu mengenali dugaan penyimpangan di lingkungan desa, kemudian meneruskannya kepada pihak berwenang melalui mekanisme yang berlaku.

Petinggi Desa Gidangelo Nur Kholiq mengapresiasi kehadiran Kajari Jepara dan jajaran secara langsung. Ia menyampaikan bahwa desa mengelola Dana Desa yang besar sehingga pemerintah desa ingin memastikan penggunaannya benar dan tidak salah secara hukum. Keberadaan Program Jaga Desa juga membuat pemerintah desa merasa mendapatkan pendampingan dalam menjalankan program pembangunan.

Nur Kholiq menyampaikan bahwa Paralegal Desa diharapkan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus menjadi ruang konsultasi ketika warga menghadapi persoalan hukum. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kasi Intelijen Kejari Jepara Juniardi Windraswara, Camat Welahan Suhadi, serta perangkat Desa Gidangelo. Sosialisasi Jaga Desa menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan desa yang lebih tertib.

Baca berita lain di Berita