Harno Dorong Penguatan Pengawasan Desa lewat Jaga Desa

Di Balai Kartini Rembang, Kamis (8/10), Bupati Rembang Harno mendorong penguatan pengawasan desa melalui Program Jaga Desa. Pesan itu disampaikan saat membuka Sosialisasi Peran BPD dalam Optimalisasi Program Jaga Desa yang diikuti perwakilan BPD desa se-Kabupaten Rembang.

Harno menjelaskan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu memastikan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa berjalan transparan, akuntabel, partisipatif, serta sesuai ketentuan. Menurut dia, tata kelola pemerintahan desa berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan Kabupaten Rembang.

“Pendampingan hukum hendaknya tidak dimaknai semata-mata sebagai upaya penindakan, tetapi lebih jauh sebagai langkah preventif dan edukatif sehingga potensi kesalahan administrasi maupun pelanggaran hukum dapat dicegah sejak awal,” tegas Harno.

Pengawasan desa diarahkan untuk pencegahan

Program Jaga Desa, yang juga disebut Jaksa Garda Desa, diarahkan untuk membangun pemerintahan desa yang tertib, terbuka, dan berintegritas. Melalui pendampingan serta edukasi hukum, pemerintah desa dan BPD dibantu memahami aturan dalam menjalankan pembangunan dan mengelola keuangan desa.

Harno meminta anggota BPD menjalankan pengawasan secara objektif, konstruktif, dan bertanggung jawab. Ia juga mendorong komunikasi dengan kepala desa serta unsur masyarakat. Perbedaan pandangan, kata dia, perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses demokrasi desa.

Dalam pertemuan itu, Harno menyampaikan sejumlah program pemerintah daerah yang telah dan sedang dilaksanakan. Anggota BPD diminta meneruskan informasi tersebut kepada masyarakat di desa masing-masing agar program pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Rembang diketahui warga.

Sinergi BPD dan Kejaksaan dalam Jaga Desa

Kepala Kejaksaan Negeri Rembang Rully Mutiara menyatakan, Kejaksaan berwenang mengawasi kebijakan dan program pemerintah sekaligus mencegah penyimpangan atau kerugian negara maupun daerah. Dalam pelaksanaan Jaga Desa, Kejaksaan bersinergi dengan BPD dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS).

Rully menyebut Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 menetapkan tiga fungsi BPD, yakni legislasi, aspirasi, dan pengawasan. BPD juga dapat memverifikasi data lapangan, melaporkan kondisi riil, serta berkoordinasi dengan pemerintah desa, Kejaksaan, dan pemangku kepentingan.

Pengawasan desa dalam program tersebut mencakup pencegahan pengelolaan dana desa yang tidak sesuai ketentuan, pembangunan infrastruktur yang tidak memenuhi spesifikasi, mark up, dan pungutan liar. “Jaga Desa mengawal dana desa agar tepat sasaran dan bebas korupsi,” tegas Rully. Masyarakat maupun BPD dapat menyampaikan persoalan desa untuk dikoordinasikan sesuai mekanisme yang berlaku.

Baca berita lain di Rembang