Bantuan Alsintan Jepara Wajib Dipakai Bersama

Bantuan Alsintan di Jepara diminta digunakan secara adil oleh seluruh anggota kelompok tani setelah penyerahan di halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara, Jumat (9/10/2026). Bantuan yang dibiayai negara itu tidak boleh dikuasai sepihak atau dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oleh oknum tertentu.

Hengky Firmansyah, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara selaku Jaksa Pengacara Negara, menjelaskan pesan tersebut disampaikan melalui Kepala Kejari Jepara. Ia menerangkan bahwa alat dan mesin pertanian itu diberikan untuk mendukung produktivitas anggota kelompok tani, bukan hanya pengurus.

“Bantuan alsintan merupakan barang milik atau dibiayai negara yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas seluruh anggota kelompok tani. Sehingga, penggunaannya wajib adil dan tidak boleh dikuasai secara sepihak oleh oknum atau pengurus tertentu,” tegas Hengky.

Penggunaan bantuan harus melayani anggota

Bantuan Alsintan ditempatkan sebagai aset yang pemanfaatannya harus mengikuti tujuan program. Kelompok tani perlu memastikan alat tersebut dapat digunakan anggota sesuai kebutuhan pertanian dan mekanisme yang disepakati. Pengurus memiliki tanggung jawab mengatur pemakaian secara terbuka agar akses tidak berhenti pada pihak tertentu.

Hengky juga mengingatkan penerima untuk tidak memakai alsintan demi keuntungan individual. Status bantuan sebagai barang hibah tidak otomatis memberikan kebebasan kepada penerima untuk memperjualbelikan, menggadaikan, menyewakan secara pribadi, atau mengalihkan kepemilikan kepada pihak lain.

Larangan itu berlaku karena bantuan tersebut berkaitan dengan barang yang dibiayai negara. Pemanfaatannya harus tetap berada dalam ketentuan yang berlaku. Bila alat digunakan secara tertutup, anggota kelompok tani berpotensi tidak memperoleh manfaat yang semestinya dari program bantuan pertanian tersebut.

Pengelolaan terbuka mencegah konflik

Bantuan Alsintan juga harus dicatat dan dikelola secara bertanggung jawab oleh pengurus kelompok tani. Keterbukaan dalam pengaturan pemakaian diperlukan agar anggota memahami siapa yang menggunakan alat, untuk kebutuhan apa, serta bagaimana mekanisme pemanfaatannya. Materi penyerahan menekankan pentingnya pengelolaan yang tidak menimbulkan konflik.

Pengelolaan yang transparan diharapkan membuat bantuan pemerintah benar-benar mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Alat tidak hanya menjadi fasilitas pengurus, tetapi dapat dipakai anggota sesuai kebutuhan yang telah disepakati. Prinsip pemanfaatan bersama menjadi bagian penting dalam menjaga tujuan bantuan tetap berjalan.

Kehadiran Jaksa Pengacara Negara dalam kegiatan penyerahan merupakan bagian dari pengawalan hukum terhadap program pemerintah. Pendampingan itu mencakup proses penyaluran sampai pemanfaatan alsintan. Pengawalan dilakukan agar pelaksanaan kegiatan mengikuti regulasi, berlangsung transparan, dan tidak membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang.

“Kehadiran JPN bertujuan memberikan pengawalan hukum agar proses penyaluran hingga pemanfaatan alsintan berjalan sesuai regulasi, transparan, serta terhindar dari potensi tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang,” jelas Hengky.

Bantuan Alsintan diharapkan dikelola secara tertib dan tepat sasaran oleh penerima. Kelompok tani perlu memahami tanggung jawab hukum yang melekat pada barang bantuan pemerintah. Kepatuhan itu berkaitan dengan akuntabilitas penggunaan anggaran negara sekaligus dukungan terhadap kegiatan pertanian di Kabupaten Jepara.

Kejari Jepara menekankan bahwa bantuan pertanian harus digunakan sesuai tujuan program, bukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Larangan menjual, menggadaikan, menyewakan secara pribadi, dan memindahtangankan alsintan tetap menjadi pesan utama dalam kegiatan penyerahan bantuan tersebut.

Baca berita lain di Jepara