Penjaga Perdamaian PBB Hadapi Ancaman Nyata dan Penting

Penjaga perdamaian PBB kini beroperasi di tengah ancaman yang makin nyata, menyusul peringatan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres kepada Dewan Keamanan pada 18 September 2026 di markas besar PBB, New York. Guterres menegaskan misi-misi perdamaian dunia kini bekerja di wilayah konflik aktif dengan anggaran yang menyusut dan jumlah pasukan-polisi yang berkurang, sementara tidak ada misi penjaga perdamaian baru yang dibentuk sejak 2014.

Ruang sidang Dewan Keamanan PBB di New York, forum tempat isu penjaga perdamaian dibahas. Foto: Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.5/Kjetil Ree).

Peringatan Guterres soal Penjaga Perdamaian PBB

Dalam pengarahannya, Guterres menyampaikan kalimat yang menjadi sorotan banyak delegasi: “Peacekeepers can do a lot to preserve the peace. But we cannot keep peace where there is no peace to keep.” Ia juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran di tengah krisis likuiditas PBB, sembari tetap mempertahankan keragaman personel dari berbagai negara kontributor pasukan.

Pakistan, salah satu penyumbang pasukan penjaga perdamaian terbesar dengan lebih dari 170.000 personel sepanjang sejarah dan 183 korban jiwa, menegaskan lewat perwakilannya di sidang tersebut bahwa “mandat yang lebih fokus harus berarti penjagaan perdamaian yang lebih baik, bukan lebih sedikit.” Delegasi Tiongkok turut menyerukan mandat yang dirampingkan sesuai kebutuhan riil di lapangan serta komunikasi yang lebih kuat antara Dewan Keamanan, Sekretariat, negara tuan rumah, dan negara penyumbang pasukan.

Tantangan Anggaran dan Masa Depan Misi

Menyusutnya anggaran menjadi salah satu isu paling mendesak yang dibahas Dewan Keamanan. Guterres mengajak negara-negara anggota untuk memastikan setiap dolar yang dialokasikan benar-benar memberi dampak, tanpa mengorbankan prinsip dasar operasi penjaga perdamaian yang netral dan multinasional.

Bagi Indonesia, yang selama puluhan tahun menjadi salah satu kontributor pasukan penjaga perdamaian PBB terbesar di dunia, perkembangan ini relevan karena menyangkut masa depan skema pendanaan dan mandat operasi yang turut melibatkan personel Tentara Nasional Indonesia di berbagai kawasan konflik.

Pembahasan soal reformasi mandat ini diperkirakan berlanjut dalam sidang-sidang Dewan Keamanan berikutnya, seiring negara-negara anggota mencari titik temu antara efisiensi anggaran dan efektivitas misi di lapangan. Simak berita internasional lainnya di sini.

Dokumen lengkap pengarahan ini dapat diakses melalui siaran pers resmi Dewan Keamanan PBB.