Fakta Kunci
BRITACOF 2026 digelar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, pada 13–15 Oktober 2026. Forum internasional tersebut mempertemukan administrasi pajak dari berbagai negara untuk bertukar pengalaman, memperkuat kerja sama, dan membahas tantangan perpajakan global.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan, forum ini membahas perubahan model bisnis dan transaksi lintas batas yang membutuhkan kolaborasi antarnegara. Kerja sama tersebut diarahkan untuk meningkatkan kepastian perpajakan, memudahkan pemenuhan kewajiban pajak, serta mendukung perdagangan dan investasi.
“Melalui forum ini, kita saling belajar untuk memperbaiki pengelolaan pajak dan pelayanan kepada wajib pajak. Harapannya, wajib pajak semakin mudah memenuhi kewajibannya dan dunia usaha mendapatkan kepastian dalam menjalankan kegiatan usahanya,” ujar Bimo.
Empat agenda BRITACOF 2026
Mengusung tema Smart Taxation, Shared Prosperity atau Perpajakan Cerdas, Kemakmuran Bersama, BRITACOF 2026 memiliki empat agenda utama. Pembahasannya mencakup pemanfaatan teknologi dalam administrasi pajak, peningkatan layanan wajib pajak, penguatan kapasitas institusi perpajakan, serta dialog dengan dunia usaha dan industri.
Forum tersebut juga mengulas pemajakan atas aktivitas bisnis berbasis platform dan layanan digital lintas negara. Materinya meliputi identifikasi wajib pajak dan transaksi, pendekatan pemajakan atas layanan digital, serta pertukaran data antarnegara. Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan dampaknya terhadap kegiatan ekonomi serta administrasi perpajakan turut dibahas.
Kegiatan ini dihadiri Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman, Bimo Wijayanto, serta perwakilan anggota dan pengamat Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Mechanism (BRITACOM). Mekanisme tersebut mencakup 38 administrasi pajak dari berbagai negara dan wilayah serta 30 pengamat dari lembaga perpajakan dan organisasi.
Pertukaran praktik administrasi pajak
Dalam rangkaian BRITACOF 2026, dijadwalkan peluncuran Tax Administration Product Portfolio (TAPP) 2.0 dan Taxpayer Service Product Portfolio (TSPP) 2.0. Kedua produk itu memuat praktik administrasi dan pelayanan perpajakan yang dapat menjadi referensi bagi setiap negara dalam mengembangkan sistem sesuai kebutuhan dan karakteristiknya.
Bagi DJP, pertukaran pengalaman tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat kualitas pelayanan, mengembangkan kompetensi pegawai, dan meningkatkan kemampuan menghadapi tantangan perpajakan di era digital. Kerja sama ini berlangsung dalam kerangka BRITACOM, yang dibentuk pada 18 April 2019 di Wuzhen, Republik Rakyat Tiongkok.
BRITACOM mendorong pertukaran pengetahuan, penguatan kapasitas administrasi pajak, dan percepatan penyelesaian sengketa perpajakan dengan tetap menghormati kedaulatan serta hukum masing-masing negara dan wilayah. Bimo mengatakan pengalaman yang dibagikan dalam forum dapat menjadi bahan bagi DJP untuk memperbaiki pelayanan dan meningkatkan kemampuan pegawai.
Baca berita lain di Ekonomi