Kepala BPOM Dorong Wajib Halal 2026

Kepala BPOM RI Taruna Ikrar mendorong penguatan ekosistem halal dalam pelaksanaan Wajib Halal 2026 sebagai penggerak daya saing produk Indonesia dalam Economic Briefing 2026 di Jakarta, Kamis (15/10/2026). Ia menjadi pembicara utama dalam forum yang membahas penguatan ekosistem, kepastian produk, dan daya saing Indonesia.

Taruna menjelaskan bahwa aspek halal harus berjalan selaras dengan jaminan keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu produk. Menurut dia, keterpaduan tersebut penting untuk melindungi masyarakat, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperkuat daya saing industri nasional.

“Momentum Wajib Halal 2026 bukan sekadar target kepatuhan, tetapi momentum untuk membangun produk Indonesia yang semakin aman, bermutu, tepercaya, dan berdaya saing di pasar nasional maupun global,” tegas Kepala BPOM.

Wajib Halal 2026 dan pengawasan produk

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, BPOM memastikan obat dan makanan yang dikonsumsi masyarakat memenuhi standar keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu. Pengawasan dilakukan berbasis risiko mulai tahap pre-market hingga post-market.

BPOM juga memperkuat sinergi dengan BPJPH berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Kerja sama itu mencakup integrasi proses sertifikasi halal, pengawasan produk halal yang beredar, penarikan produk, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Menjelang implementasi kewajiban sertifikasi halal mulai Oktober 2026, BPOM mengintegrasikan proses pengawasan melalui registrasi produk, penerbitan Surat Keterangan Impor, dan sertifikasi cara produksi yang baik. Lembaga itu juga mengawasi pencantuman logo halal pada obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Pendampingan UMKM dan integrasi data

Taruna menyoroti kendala UMKM, seperti pemahaman regulasi yang belum merata, keterbatasan biaya, kapasitas, dan sumber daya untuk memenuhi persyaratan produk. BPOM memiliki lebih dari 3.500 fasilitator keamanan pangan untuk mendampingi pelaku usaha di seluruh Indonesia.

BPOM turut menjalankan Program Orang Tua Angkat UMKM yang melibatkan industri obat dan makanan dalam pembinaan serta peningkatan kapasitas pelaku usaha. Integrasi dan interoperabilitas data dengan BPJPH juga didorong agar proses administrasi, pengujian, dan pengawasan tidak berulang, tanpa menurunkan standar perlindungan konsumen.

Dalam forum tersebut, Kepala BPJPH Haikal Hassan Baras menyampaikan bahwa sertifikasi halal perlu dipandang sebagai instrumen untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk nasional. Economic Briefing 2026 kemudian dilanjutkan dengan diskusi mengenai kontribusi ekosistem halal terhadap perekonomian nasional.

Baca berita lain di Kesehatan