Agung Soroti Tata Kelola Pilpet Jepara

Agung Soroti kesiapan calon petinggi dalam menjalankan pemerintahan dan mengelola anggaran desa menjelang Pilpet Jepara 2026. Kepala Kejaksaan Negeri Jepara Agung Bagus Kade Kusimantara menyampaikan perhatian itu ketika tiga desa diperkirakan masuk kategori merah dalam pemetaan kerawanan. Pemungutan suara Pilpet dijadwalkan pada 3 November 2026.

Pemetaan tersebut disampaikan Kepala Bakesbangpol Jepara Ony Sulistijawan dalam pembinaan organisasi kemasyarakatan di Aula Museum R.A. Kartini Jepara, Selasa (27/10/2026). Kegiatan itu menghadirkan unsur pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, dan DPRD Jepara. Pemerintah daerah memantau situasi bersama aparat untuk mengantisipasi persoalan selama proses pemilihan.

Agung menyatakan, “Petinggi harus mampu memimpin sekaligus mengelola anggaran desa sesuai ketentuan agar pemerintahan dan pembangunan berjalan secara bertanggung jawab.” Pesan itu menempatkan kemampuan tata kelola sebagai perhatian menjelang pemilihan dan setelah petinggi terpilih menjalankan jabatan.

Tanggung Jawab Petinggi Setelah Pemilihan

Agung Soroti hubungan antara kepemimpinan desa dan penggunaan keuangan karena petinggi tidak hanya melayani masyarakat. Petinggi juga bertugas menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Karena itu, pemahaman terhadap ketentuan anggaran diperlukan sejak awal. Program yang disusun pemerintah desa perlu dilaksanakan sesuai perencanaan dan dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Pengelolaan anggaran yang tidak sesuai aturan dapat membawa persoalan hukum serta menghambat program yang seharusnya memberi manfaat kepada warga. Perhatian tersebut muncul di tengah persiapan Pilpet, ketika calon petinggi akan menghadapi tanggung jawab pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di desa masing-masing.

Kepala Kejaksaan Negeri Jepara menekankan bahwa kemampuan memimpin harus berjalan bersama kecakapan mengatur keuangan desa. Jabatan petinggi tidak berhenti pada hasil kontestasi. Setelah terpilih, petinggi perlu menjalankan pemerintahan secara bertanggung jawab dan memastikan penggunaan anggaran memiliki dasar aturan yang jelas.

Pemetaan Merah, Kuning, dan Perkembangan Sengketa

Dalam pemetaan sementara, Bakesbangpol membagi tingkat kerawanan ke kategori merah dan kuning. Ony Sulistijawan menyebut tiga desa diperkirakan masuk kategori merah. Desa yang hanya memiliki satu calon petinggi tetap dimasukkan ke kategori kuning. Klasifikasi itu menjadi bahan pemantauan pemerintah daerah dan aparat terkait menjelang hari pemungutan.

Ony menjelaskan pemerintah daerah mengandalkan laporan aparat tingkat bawah untuk mengetahui perubahan situasi. Pendekatan kepada tokoh masyarakat dilakukan untuk menjaga komunikasi dan mencegah potensi konflik. Sengketa administrasi juga dipantau karena persoalan tersebut bisa berpengaruh pada keamanan dan ketertiban jika berkembang di lapangan.

“Sengketa itu yang pertama kan administrasi dulu harus diselesaikan. Seandainya administrasi berimbas ke situasi di lapangan tentunya kami yang bergerak,” tutur Ony. Penyelesaian administrasi dan jalur hukum menjadi tahapan yang disebut sebelum langkah koordinasi keamanan dilakukan apabila keadaan di lapangan ikut terdampak.

Hak Pilih dan Kerukunan Warga

Agung Soroti kesiapan calon petinggi, sementara aparat kepolisian mengingatkan perlindungan terhadap hak pilih. KBO Satintelkam Polres Jepara Ipda Nawawi meminta seluruh pihak memastikan warga dapat memilih tanpa tekanan maupun intimidasi. Ia juga mengajak masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban sepanjang tahapan pemilihan berlangsung.

Ketua Komisi A DPRD Jepara Muhammad Haidar Zaqi Umar menyampaikan pesan agar pilihan politik tidak memutus kerukunan. Menurut dia, perbedaan pilihan merupakan bagian dari demokrasi dan setiap pihak perlu saling menghormati. Persaingan calon tidak seharusnya merusak hubungan sosial yang sudah terbentuk di masyarakat.

“Perbedaan pilihan adalah bagian dari demokrasi. Semua pihak perlu saling menghormati agar kontestasi tidak merusak kerukunan masyarakat,” kata Haidar. Pesan tersebut disampaikan bersamaan dengan perhatian terhadap keamanan, pemetaan kerawanan, dan kapasitas calon dalam mengelola pemerintahan desa.

Pemungutan suara Pilpet Jepara dijadwalkan pada 3 November 2026. Menjelang waktu itu, pemantauan desa, komunikasi dengan tokoh masyarakat, penyelesaian sengketa administrasi, serta pengamanan hak pilih tetap menjadi bagian dari persiapan. Setelah pemilihan, petinggi terpilih akan memikul tanggung jawab atas pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan, dan anggaran desa.

Baca berita lain di Jepara