Pemkot Magelang Dorong Waris Tanah Diurus Dini

Suasana penyuluhan hukum memenuhi Gedung Adipura Kencana, Kompleks Kantor Wali Kota Magelang, Kamis (22/10/2026). Dalam kegiatan itu, Pemerintah Kota Magelang mendorong pengurusan waris tanah sejak dini untuk mencegah sengketa dan memberi kepastian hukum atas kepemilikan aset keluarga.

Wakil Wali Kota Magelang Sri Harso menjelaskan, persoalan waris tanah berpotensi memicu konflik apabila status kepemilikan belum jelas, dokumen tidak lengkap, atau administrasi peralihan hak belum diselesaikan. Ia menyebut pengurusan waris perlu mengikuti ketentuan hukum, bukan hanya kebiasaan atau pemahaman yang belum tentu tepat.

“Keamanan pemilik tanah tidak hanya berkaitan dengan keberadaan sertifikat, tetapi juga menyangkut kejelasan status hukum, ketertiban administrasi, serta perlindungan terhadap hak setiap pihak yang berkepentingan,” ujar Sri Harso.

Waris tanah dan peran kelompok sadar hukum

Menurut Sri Harso, paralegal Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan anggota Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) dapat membantu meningkatkan pemahaman hukum masyarakat. Paralegal berperan sebagai penghubung warga dengan informasi dan layanan hukum, sedangkan anggota Kadarkum dapat menjadi penggerak budaya sadar hukum di lingkungan masing-masing.

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Magelang Petrus Channel Rahartono mengatakan penyuluhan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tata cara pengurusan waris tanah sesuai peraturan perundang-undangan. Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi konflik pertanahan.

Penyuluhan diikuti 102 peserta

Kegiatan tersebut diikuti 102 peserta, terdiri atas 34 paralegal Posbakum kelurahan dan 68 anggota Kadarkum dari seluruh kelurahan di Kota Magelang. Penyuluhan menghadirkan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Magelang Sulistyana Fajar Hendrawan sebagai narasumber dengan materi teknis terkait hak dan pendaftaran tanah.

Baca berita lain di Jawa Tengah