Akuntabilitas Rembang Diperkuat oleh Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Rembang mempercepat penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan untuk memperkuat akuntabilitas Rembang. Upaya itu dibahas dalam Gelar Pengawasan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2026 di salah satu hotel di jalur Pantura Rembang, Selasa (27/10/2026).

Kepala Inspektorat Kabupaten Rembang Imung Tri Wijayanti menjelaskan bahwa percepatan dilakukan melalui komitmen perangkat daerah dan pemerintah desa, pemetaan permasalahan, serta pemantauan penyelesaian rekomendasi secara terukur. Data semester I 2026 menunjukkan 826 dari 896 rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan periode 2005–2025 telah ditindaklanjuti.

“Temuan pemeriksaan ini harus menjadi bahan pembelajaran, rekomendasi harus diterjemahkan menjadi tindakan, dan tindakan harus menghasilkan perbaikan yang dapat kita pertanggungjawabkan,” ujar Imung.

Sebanyak 70 rekomendasi lainnya masih dalam proses penyelesaian dengan nilai yang terkait sekitar Rp36,96 miliar. Imung menerangkan bahwa nilai tersebut tidak serta-merta menunjukkan seluruhnya sebagai kerugian negara yang belum dipulihkan. Penilaian tetap perlu melihat substansi rekomendasi, tindakan yang diminta, dan hasil verifikasi sesuai ketentuan.

Pemerintah Desa Jadi Fokus Penyelesaian

Pada pemeriksaan terhadap pemerintah desa dan perangkat daerah selama periode 2013–2026, Inspektorat mencatat 6.971 rekomendasi. Sebanyak 89,87 persen telah ditindaklanjuti, sedangkan 10,13 persen masih dalam proses dengan nilai sekitar Rp15,1 miliar.

Imung menyebut sebagian besar rekomendasi yang belum selesai berasal dari pemerintah desa. Menurut dia, penyelesaian perlu dimulai dengan menemukan akar permasalahan supaya temuan serupa tidak muncul kembali pada pemeriksaan berikutnya.

Ia menilai pengawasan tidak cukup diukur dari banyaknya pemeriksaan atau laporan yang diterbitkan. Rekomendasi harus menghasilkan perbaikan sistem dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Siap Tuntas Percepat Perbaikan

Inspektorat mendorong penerapan pendekatan Siap Tuntas sebagai sinergi dan aksi percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Langkahnya meliputi penguatan komitmen pimpinan, pemetaan masalah hingga akar penyebab, penyusunan rencana aksi, serta pemantauan dan verifikasi bukti tindak lanjut.

Pemanfaatan sistem digital diarahkan untuk membantu pemantauan status rekomendasi, penanggung jawab, dan target penyelesaian. Imung menegaskan bahwa indikator pengawasan harus digunakan untuk menentukan langkah perbaikan, bukan hanya menjadi angka dalam laporan.

“Keberhasilan tidak cukup ditunjukkan oleh capaian indikator atau banyaknya rekomendasi yang dinyatakan selesai. Keberhasilan harus terlihat dari perbaikan nyata, kelemahan yang tidak berulang, dan meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Baca berita lain di Rembang