Septina Nafiyanti Tekankan Perlindungan Korban di Jepara

Septina Nafiyanti menegaskan komitmen PWI Jepara untuk terus melindungi perempuan dan anak korban kekerasan dalam pemberitaan. Penegasan itu muncul setelah PWI Kabupaten Jepara menandatangani nota kesepahaman dengan DP3AP2KB Kabupaten Jepara di Pendopo RA Kartini Jepara, Rabu (28/10/2026). Kegiatan tersebut disaksikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi. Kesepakatan itu menggunakan pendekatan pemberitaan yang berperspektif korban.

Ketua PWI Kabupaten Jepara Septina Nafiyanti menandatangani kesepakatan bersama Kepala DP3AP2KB Jepara Mudrikatun. Septina menjelaskan bahwa perlindungan terhadap korban selama ini dilakukan anggota PWI dengan tidak menampilkan identitas korban atau keterangan yang dapat mengarah pada pengenalan. Ia menyampaikan bahwa kesepakatan baru tersebut mempertegas kewajiban menjalankan kode etik jurnalistik dalam setiap pemberitaan.

“Selama ini seluruh anggota PWI sebenarnya sudah melakukan perlindungan terhadap korban dengan tidak menyebutkan identitas korban, termasuk pada hal-hal yang mengarah pada identitas lainnya,” kata Septina. Ia menyebut MoU tersebut sebagai penekanan dan komitmen untuk terus menaati kode etik jurnalistik.

Septina Nafiyanti dan penekanan kode etik

Menurut isi kesepakatan, perlindungan identitas tidak hanya menyangkut nama dan wajah. Alamat rumah, nama sekolah, tempat kerja, akun media sosial, identitas anggota keluarga, serta lokasi kejadian yang terlalu spesifik dapat menjadi petunjuk yang membuat korban dikenali. Septina Nafiyanti menempatkan keterangan semacam itu sebagai bagian yang harus diperhatikan ketika wartawan menyiapkan bahan berita tentang kekerasan.

Pengungkapan informasi tersebut berisiko menimbulkan stigma, perundungan, diskriminasi, tekanan psikologis, dan kekerasan berulang. Risiko itu dapat muncul meskipun berita tidak menyebut nama korban secara langsung. Karena itu, PWI Jepara mendorong wartawan melihat keseluruhan isi pemberitaan, termasuk rincian lingkungan dan hubungan keluarga, ketika menilai apakah sebuah informasi aman untuk dipublikasikan.

Komitmen PWI juga mencakup penolakan terhadap pemberitaan sensasional yang mengeksploitasi penderitaan korban. Wartawan didorong tidak membangun narasi yang menyalahkan korban. Pemberitaan tidak diarahkan untuk mengaitkan kekerasan dengan pakaian, penampilan, pergaulan, atau kehidupan pribadi korban. Fokus kerja jurnalistik tetap berada pada peristiwa dan kebutuhan informasi publik, dengan perlindungan terhadap martabat korban.

Perlindungan berlaku sejak proses peliputan

Perhatian terhadap korban diterapkan sejak wartawan melakukan peliputan. Kondisi psikologis dan keselamatan korban perlu dipertimbangkan sebelum permintaan keterangan dilakukan. Septina Nafiyanti menjelaskan komitmen PWI dalam kerangka kode etik, sementara isi MoU memberi ruang bagi pertimbangan yang lebih terarah selama proses pengumpulan informasi. Perlindungan tersebut tidak menunggu sampai berita selesai ditulis.

Untuk kasus yang melibatkan anak, PWI Jepara mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Identitas anak korban kekerasan maupun anak yang berhadapan dengan hukum harus dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku. Informasi yang dapat membuat anak dikenali perlu disamarkan. Ketentuan itu berlaku ketika berita memuat keterangan mengenai anak, termasuk keterangan yang tampak tidak berkaitan langsung dengan nama atau wajah.

DP3AP2KB Jepara mendukung langkah PWI melalui edukasi perlindungan perempuan dan anak. Dinas tersebut juga menyediakan informasi layanan pendampingan sesuai kewenangan serta berkoordinasi dengan perangkat daerah dan lembaga terkait. Mudrikatun menjelaskan bahwa dukungan itu menjadi bagian dari upaya mendorong praktik jurnalistik yang memenuhi kebutuhan informasi tanpa mengabaikan hak privasi, keselamatan, dan martabat korban.

Apabila ditemukan pemberitaan yang diduga membuka identitas atau data pribadi korban, PWI dan DP3AP2KB sepakat membangun mekanisme koordinasi. Langkah yang dapat diambil meliputi penyamaran identitas, penyesuaian bagian tertentu, koreksi pemberitaan, atau tindakan lain sesuai kewenangan masing-masing. Septina Nafiyanti menempatkan koordinasi itu sebagai bagian dari komitmen perlindungan yang disepakati bersama.

MoU tersebut ditandatangani Septina Nafiyanti dan Mudrikatun di Pendopo RA Kartini Jepara pada Rabu (28/10/2026), disaksikan Arifatul Choiri Fauzi. Kesepakatan itu memuat perlindungan identitas perempuan dan anak, penghindaran pemberitaan sensasional, perhatian terhadap keselamatan korban saat peliputan, serta koordinasi untuk menangani dugaan pengungkapan data pribadi korban.

Baca berita lain di Jepara