TERKINI
Beranda Semua Berita Bisnis Edukasi Hukum Kriminal Internasional Politik Sehat Showbiz Sport Tanah Air Teknologi
Beranda Semua Berita Bisnis Edukasi Hukum Kriminal Internasional Politik Sehat Showbiz Sport Tanah Air Teknologi
JEPARA

Ibnu Hajar Soroti Kendala Program MBG di Jepara

Ibnu Hajar — 50 Dapur MBG di Jepara Belum Beroperasi, 8 SPPG Disuspensi
DAFTAR ISI

Fakta Kunci

Narasumber
M. Ibnu Hajar
Jabatan
Wakil Bupati Jepara dan Ketua Satgas MBG
Belum Beroperasi
Sekitar 50 SPPG
Suspensi
Delapan dapur SPPG
Tanggal
Kamis (29/10/2026)

Ibnu Hajar menjelaskan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Jepara masih bergantung pada kebijakan Badan Gizi Nasional Pusat. Wakil Bupati Jepara sekaligus Ketua Satgas MBG itu menyampaikan, sekitar 50 dari sekitar 180 hingga 200 SPPG yang direncanakan belum beroperasi. Delapan dapur SPPG juga berstatus suspensi.

Persoalan tersebut mencakup kesiapan operasional, pengurangan pagu anggaran manfaat, dan komunikasi antara pengelola SPPG dengan mitra kerja. Pemerintah daerah belum dapat mengambil keputusan sendiri mengenai kelanjutan operasional karena kebijakan program berada di tingkat pemerintah pusat.

Di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, baru satu SPPG dari ratusan unit yang direncanakan dijadikan proyek percontohan atau pilot project di tingkat kecamatan. Puluhan SPPG lain masih menunggu kepastian untuk dapat beroperasi berdasarkan kebijakan lanjutan dari BGN Pusat.

“Kelanjutan operasional SPPG ini sepenuhnya bergantung pada kebijakan dan regulasi dari BGN Pusat. Pemerintah daerah belum bisa mengambil keputusan sendiri karena kebijakannya bersifat terpusat,” kata Ibnu Hajar, Kamis (29/10/2026).

Penjelasan tentang unit yang belum berjalan

Ibnu Hajar menyebut jumlah SPPG yang belum beroperasi menjadi salah satu kendala penting dalam pelaksanaan MBG. Perencanaan program di Jepara mencakup sekitar 180 hingga 200 SPPG, tetapi sekitar 50 unit belum menjalankan operasional. Pemerintah daerah masih menunggu arahan yang memungkinkan unit-unit tersebut memperoleh kepastian layanan.

Menurut penjelasan pemerintah daerah, kewenangan kebijakan yang terpusat membuat keputusan tidak bisa ditetapkan hanya berdasarkan kondisi kabupaten. Pemerintah Jepara harus menanti regulasi dari BGN Pusat sebelum menentukan kelanjutan operasional SPPG yang belum berjalan.

Masalah lain berkaitan dengan pengurangan pagu anggaran manfaat. Perubahan alokasi itu menimbulkan polemik karena terdapat sekolah yang menerima alokasi penuh, sedangkan sekolah lain di wilayah yang berdekatan mengalami pengurangan. Perbedaan tersebut dinilai berpotensi memunculkan kecemburuan sosial di tingkat bawah.

“Pengurangan pagu ini menimbulkan persoalan di tingkat bawah. Ada sekolah yang masih mendapatkan alokasi penuh, sementara sekolah lain di wilayah yang berdekatan justru mengalami pengurangan,” ujar Ibnu Hajar.

Perhatian terhadap dapur suspensi dan koordinasi

Ibnu Hajar juga menyoroti delapan dapur SPPG yang berstatus suspensi. Dapur-dapur itu menjadi perhatian Satgas MBG karena belum memperoleh pencairan dana operasional maupun insentif. Pencairan tersebut belum dilakukan selama status suspensi belum dicabut.

Dalam materi yang disampaikan, suspensi berkaitan dengan persoalan administrasi dan dugaan kasus keracunan. Pemerintah daerah belum menyebut adanya pencabutan status terhadap delapan dapur. Karena itu, kondisi dapur tersebut tetap dicatat dalam bahan evaluasi yang akan diteruskan kepada BGN Pusat.

Komunikasi antara sejumlah kepala SPPG dengan mitra kerja juga dinilai belum optimal. Hambatan komunikasi itu berpotensi memengaruhi hubungan dengan penyedia dan pemerintah kecamatan. Pemerintah daerah kemudian memberikan pembinaan kepada kepala SPPG agar komunikasi dengan mitra kerja dapat diperbaiki.

Bersama dinas dan instansi terkait, pemerintah kabupaten telah mengumpulkan data mengenai kendala operasional, pengurangan pagu, serta dapur yang berstatus suspensi. Data tersebut disiapkan untuk disampaikan secara resmi kepada BGN Pusat sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut.

“Kami sudah mengumpulkan berbagai data kendala di lapangan untuk disampaikan secara resmi kepada BGN Pusat,” tandas Ibnu Hajar. Ia juga mengingatkan para kepala SPPG agar membangun komunikasi yang baik dengan mitra sehingga persoalan yang ditemukan di lapangan bisa diminimalkan.

Pemerintah daerah saat ini menempatkan data operasional, alokasi anggaran, dan status delapan dapur sebagai bahan tindak lanjut. Pada saat yang sama, sekitar 50 SPPG masih belum beroperasi dan satu unit tetap menjadi proyek percontohan di tingkat kecamatan.

Baca berita lain di Jepara