Sosialisasi Cukai Rembang Tekan Rokok Ilegal

Di salah satu hotel di jalur Pantura Rembang, pelaku UMKM, pedagang, dan unsur kecamatan mengikuti sosialisasi cukai pada Kamis (29/10). Kegiatan yang digelar Pemkab Rembang bersama KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus itu ditujukan untuk memperkuat pemberantasan barang kena cukai (BKC) ilegal.

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang, Mardi, menjelaskan bahwa kebijakan cukai berkaitan dengan penerimaan negara, pengendalian peredaran barang tertentu, perlindungan masyarakat, serta penciptaan iklim usaha yang sehat. Menurut dia, pedagang memiliki peran penting karena berhubungan langsung dengan barang yang sampai kepada konsumen.

“Di dalam kebijakan juga terdapat kepentingan yang lebih luas, yaitu pengendalian terhadap peredaran barang tertentu sekaligus perlindungan terhadap masyarakat dan kepentingan penerimaan negara,” ujar Mardi.

Pedagang diminta lebih cermat memilih barang

Mardi menyampaikan bahwa pemberantasan BKC ilegal tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Pedagang dan masyarakat perlu terlibat dengan memastikan produk yang diperjualbelikan memenuhi ketentuan. Ia juga mengapresiasi keikutsertaan pedagang dari berbagai wilayah dalam kegiatan tersebut.

Menurut Mardi, barang ilegal dapat memicu persaingan usaha yang tidak sehat. Produk yang tidak memenuhi kewajiban cukai berpotensi dijual lebih murah, sedangkan pedagang yang menjual barang resmi harus memenuhi kewajiban tersebut. Pengawasan Satpol PP bersama tim gabungan dilakukan untuk memeriksa legalitas barang di tempat usaha.

“Maka bagi yang memiliki usaha di lokasinya masing-masing … barang-barang yang panjenengan sedia dijual itu adalah barang-barang yang resmi, yang legal,” tuturnya.

Operasi lapangan berjalan bersama sosialisasi cukai

Kepala Satpol PP Kabupaten Rembang, Slamet Haryanto, mengatakan pemberantasan BKC ilegal melibatkan kejaksaan, kepolisian, TNI, Bea Cukai, dan organisasi perangkat daerah terkait. Menurut dia, tindakan di lapangan perlu disertai edukasi agar pedagang dan masyarakat mengenali ciri-ciri barang ilegal.

Bentuk pelanggaran yang perlu dipahami antara lain rokok tanpa pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, serta rokok yang menggunakan pita cukai tidak sesuai peruntukannya. Perwakilan kecamatan ikut dilibatkan agar pemahaman mengenai ketentuan cukai bisa diteruskan kepada masyarakat di wilayah masing-masing.

Slamet menyebut pedagang menjadi sasaran sosialisasi karena berhubungan langsung dengan peredaran barang di tingkat konsumen. Pemkab Rembang memadukan edukasi dan operasi pengawasan untuk menekan BKC ilegal, menjaga penerimaan negara, serta mendukung persaingan usaha yang sehat.

Baca berita lain di Rembang