Kerja Sama Pajak Indonesia Diperkuat lewat GIR MCAA

Kerja sama pajak Indonesia diperkuat melalui penandatanganan Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of GloBE Information (GIR MCAA) di Kotor, Montenegro. Direktur Jenderal Pajak menandatangani deklarasi tersebut dalam Competent Authorities Conference ke-13 pada 27–29 Oktober 2026.

Penandatanganan itu membuka jalan bagi pertukaran informasi perpajakan secara otomatis antarnegara untuk mendukung penerapan Pajak Minimum Global atau Global Minimum Tax. Berdasarkan daftar OECD per 1 Oktober 2026, Indonesia menjadi penandatangan ke-41 GIR MCAA.

GIR MCAA Dukung Pajak Minimum Global

Keikutsertaan Indonesia memperkuat akses terhadap informasi perpajakan grup perusahaan multinasional. Informasi tersebut diperlukan untuk mengawasi kepatuhan terhadap ketentuan Pajak Minimum Global, terutama bagi grup dengan peredaran bruto konsolidasi tahunan sekurang-kurangnya 750 juta euro.

GIR merupakan laporan standar yang memuat informasi mengenai grup perusahaan multinasional dan penerapan Global Anti-Base Erosion (GloBE) di setiap yurisdiksi tempat grup beroperasi. Melalui mekanisme Automatic Exchange of Information (AEOI), otoritas pajak dapat memperoleh informasi GIR yang relevan dari yurisdiksi mitra.

Pertukaran informasi otomatis dijadwalkan mulai 2027. Pelaksanaan bersama setiap yurisdiksi mitra tetap mengikuti pemenuhan persyaratan dan aktivasi hubungan pertukaran. Hubungan itu aktif setelah otoritas yang berwenang memenuhi persyaratan notifikasi kepada Sekretariat Co-ordinating Body serta saling mencantumkan yurisdiksi mitra sebagai pengirim dan penerima informasi.

Mekanisme tersebut juga memberi kemudahan melalui pelaporan terpusat. Grup perusahaan multinasional dapat menyampaikan GIR melalui satu yurisdiksi yang memenuhi persyaratan sehingga kebutuhan pelaporan berulang di berbagai negara dapat dikurangi. Seluruh informasi yang dipertukarkan wajib dirahasiakan dan digunakan sesuai ketentuan Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (MAAC).

Bantuan Penagihan Pajak Lintas Negara

Dalam konferensi yang sama, Indonesia mendorong perluasan kerja sama bantuan penagihan pajak lintas negara. Direktur Jenderal Pajak menjadi pembicara utama dalam sesi khusus yang membahas kolaborasi antarotoritas pajak untuk menangani kewajiban perpajakan yang melibatkan aset atau penanggung pajak di luar negeri.

Upaya itu berkaitan dengan meningkatnya mobilitas modal dan aset internasional. Penandatanganan GIR MCAA merupakan bagian dari komitmen Indonesia memperkuat transparansi perpajakan internasional dan mendukung penerapan ketentuan GloBE sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024.

Baca berita lain di Ekonomi