Layanan Kependudukan Rembang Diperkuat Lewat Kecamatan

Rapat kerja evaluasi di Gedung Hijau Kompleks Rumah Dinas Wakil Bupati Rembang, Rabu (4/11/2026), menyoroti peran kecamatan dalam memperkuat layanan kependudukan. Forum bertema “Pelayanan Pendaftaran Penduduk Terintegrasi” itu membahas peningkatan kualitas pelayanan, integrasi layanan digital, serta evaluasi pelayanan di tingkat kecamatan.

Wakil Bupati Rembang Mochamad Hanies Cholil Barro’ menjelaskan bahwa camat, kepala seksi, dan operator berada di garis depan karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Mereka diminta menjaga pelayanan yang ramah, responsif, serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi.

“Kecamatan berikut kasi dan operatornya ini adalah ujung tombak pelayanan kependudukan. Mereka menjadi tangan panjang Dindukcapil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Saya berharap pelayanan yang selama ini sudah baik, ramah, dan murah senyum dapat terus dipertahankan dan diperkuat,” ujar Hanies.

Percepatan IKD dalam layanan kependudukan

Hanies juga mendorong percepatan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Data yang disampaikan dalam rapat menunjukkan penggunaan IKD di Kabupaten Rembang masih sekitar 2,85 persen. Menurut dia, capaian itu perlu ditingkatkan karena identitas digital berpotensi membantu proses verifikasi masyarakat saat mengakses berbagai layanan, termasuk bantuan sosial.

Dalam kegiatan pelayanan dasar di Desa Kunir, Kecamatan Sulang, dan Desa Sekarsari, Kecamatan Sumber, administrasi kependudukan disebut menjadi salah satu layanan yang banyak diminati masyarakat. Hanies meminta aparatur kecamatan segera beradaptasi apabila penerapan pengenalan melalui face print digunakan dalam proses penerimaan bantuan sosial.

Selain transformasi digital, Hanies mengingatkan petugas untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi. Akses data kependudukan harus digunakan sesuai kewenangan dan tidak disalahgunakan. Kesiapan infrastruktur, jaringan internet, serta koordinasi dengan Dindukcapil dan Dinas Komunikasi dan Informatika juga dinilai penting agar layanan kependudukan tidak menghadapi kendala teknis pada 2027.

Aktivasi IKD dan perekaman KTP elektronik

Pelaksana Tugas Kepala Dindukcapil Kabupaten Rembang, Mustain, menyampaikan bahwa percepatan aktivasi IKD menjadi salah satu fokus pembahasan. Ia meminta camat membantu sosialisasi dan memfasilitasi warga, termasuk masyarakat yang kesulitan mengakses layanan digital atau tidak memiliki telepon seluler.

Mustain menyebut sekitar 5.000 penduduk yang telah memenuhi persyaratan usia masih belum melakukan perekaman KTP elektronik. Dindukcapil sebelumnya mendatangi sekolah-sekolah untuk perekaman pemilih pemula. Kecamatan juga diminta menyampaikan kesempatan sanggah bagi warga yang menilai data tingkat kesejahteraan atau desilnya belum sesuai.

Rapat tersebut diarahkan menghasilkan rekomendasi konkret untuk pelayanan pada 2027. Jajaran kecamatan diminta menyinkronkan kebutuhan sarana dan prasarana, termasuk ketersediaan blanko dan fasilitas pendukung, agar pelayanan administrasi kependudukan tetap berjalan.

Baca berita lain di Rembang