Pungutan Sekolah Dicegah, 40 Kepala SD-SMP Dilantik

Sebanyak 40 kepala sekolah jenjang SD dan SMP dilantik di Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Brebes, Kamis (5/11/2026). Pelantikan itu disertai penandatanganan pakta integritas untuk mencegah Pungutan Sekolah dan memastikan kondisi ekonomi keluarga tidak menghalangi hak pendidikan anak.

Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma menyampaikan bahwa kepala sekolah bertanggung jawab memberikan layanan pendidikan yang adil. Ia menjelaskan, ijazah merupakan hak setiap anak dan tidak boleh dikaitkan dengan persoalan keuangan orang tua.

“Ijazah adalah hak anak. Bukan jaminan utang orang tuanya. Sekolah adalah tempat anak belajar, bukan tempat orang tua ditagih,” kata Paramitha.

Larangan Pungutan Wajib di Sekolah

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas aduan masyarakat pada Maret 2025 mengenai iuran bulanan di sekolah. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes kemudian kembali mengumpulkan kepala sekolah SD dan SMP untuk menegaskan penghentian sumbangan bulanan, uang gedung, uang pengembangan sekolah, serta pengaturan pembelian seragam oleh sekolah.

Dalam pakta integritas, kepala sekolah menyatakan tidak akan melakukan pungutan wajib dalam bentuk apa pun. Larangan itu mencakup SPP, uang gedung, uang daftar ulang, iuran kelas, biaya perpisahan, studi wisata, dan wisuda.

Sekolah juga tidak boleh mewajibkan pembelian buku, seragam, lembar kerja, atau perlengkapan melalui sekolah. Sumbangan orang tua tetap dimungkinkan jika sukarela, tidak mengikat, tidak ditentukan nominalnya, dan tidak ditagih.

Pengelolaan sumbangan harus dilakukan secara transparan melalui rekening komite sekolah. Dana tersebut dicatat dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah komite serta diumumkan kepada masyarakat setiap semester.

Pengaduan Dipasang di Gerbang Sekolah

Pemerintah Kabupaten Brebes akan memasang pakta integritas dan nomor pengaduan di gerbang setiap sekolah mulai pekan depan. Jumlah aduan beserta tindak lanjutnya akan diumumkan pada bulan berikutnya.

Setiap laporan diperiksa oleh tim Dindikpora dan Inspektorat. Orang tua atau siswa yang menyampaikan laporan juga harus mendapat perlindungan dari diskriminasi dan intimidasi.

Kepala Dindikpora Kabupaten Brebes Sutaryono mengatakan, pengangkatan 40 kepala sekolah dilakukan dengan mempertimbangkan rekam jejak dan kompetensi calon. Dari sekitar 400 jabatan kepala sekolah yang masih kosong, pengisian dilakukan bertahap sesuai aturan dan kebutuhan satuan pendidikan.

Dindikpora menargetkan jabatan yang kosong dapat terisi pada Januari atau Februari 2027. Sutaryono berharap proses tersebut dapat diselesaikan sesuai target. “Mudah-mudahan awal Januari atau Februari sudah bisa tuntas. Syukur-syukur sebelum 2027 sudah tuntas,” ujar Sutaryono.

Baca berita lain di Brebes