Setiawan Jelaskan Uji Respons PPID Jepara

Uji Respons PPID Jepara menjadi perhatian Setiawan Hendra Kelana saat menjelaskan hasil visitasi tahap ketiga di Ruang Rapat R.M.P. Sosrokartono, Setda Jepara, Kamis (5/11/2026). Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah itu menyampaikan bahwa Jepara memperoleh nilai visitasi 95,85 dalam evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2026.

Setiawan menerangkan bahwa skor tersebut dihimpun dari presentasi, verifikasi dokumen, dan uji studi kasus. Ia menekankan nilai itu masih akan digabungkan dengan hasil uji publik yang direncanakan pada 7–9 Desember 2026. Penggabungan seluruh penilaian akan menentukan capaian akhir Jepara dalam monev tahun ini.

“Mudah-mudahan itu bisa dipertahankan, syukur-syukur terus ditingkatkan,” tutur Setiawan, yang akrab disapa Iwan. Ia berharap Jepara kembali memperoleh predikat Informatif setelah predikat serupa diraih pada 2025.

Uji Respons Menguji Layanan Informasi

Uji Respons yang dimaksud Setiawan berkaitan dengan uji studi kasus. Variabel tersebut baru ditambahkan dalam penilaian tahun ini untuk menguji cara PPID menjawab permohonan informasi. Permohonan dapat datang dari perorangan, kelompok, maupun badan hukum, sehingga pemerintah daerah perlu menyiapkan jawaban sesuai kebutuhan pemohon.

Dalam hasil visitasi, Jepara memperoleh nilai 97 untuk presentasi. Verifikasi dokumen menghasilkan angka 92, sedangkan uji studi kasus mendapat nilai 99. Setiawan menyampaikan rincian itu sebagai dasar nilai visitasi 95,85 yang diperoleh Kabupaten Jepara pada tahap ketiga pemeriksaan.

Menurut Setiawan, tahapan berikutnya juga memiliki unsur penilaian yang perlu diperhatikan. Ia berharap Bupati atau Wakil Bupati Jepara dapat hadir dalam uji publik. Kehadiran pimpinan daerah menjadi salah satu unsur penilaian pada agenda lanjutan yang telah direncanakan berlangsung selama 7–9 Desember 2026.

Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar menyampaikan harapan agar daerahnya kembali meraih predikat Informatif seperti pada 2025. Ia meminta semua perangkat daerah berperan aktif dalam keterbukaan informasi. Transparansi anggaran dan penyelenggaraan pemerintahan, menurut dia, perlu menjadi komitmen bersama.

Uji Respons dan Tanggung Jawab Pemerintah

Sekretaris Daerah Jepara Ary Bachtiar menjelaskan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya menjadi tugas Diskominfo. Seluruh perangkat daerah memiliki tanggung jawab menyediakan data dan memberikan penjelasan mengenai kebijakan serta program yang dijalankan. Sebagai Atasan PPID, ia meminta penyediaan informasi dilakukan lebih proaktif.

Ary juga meminta setiap perangkat daerah mengaktifkan kembali website masing-masing dan mengintegrasikannya dengan portal PPID. Ia mendorong pengembangan satu dashboard agar pengelolaan informasi lebih terarah. Menurut dia, mekanisme tersebut dapat membantu masyarakat memperoleh data melalui satu pintu tanpa harus mencari informasi secara terpisah.

Kepala Diskominfo Jepara Budhi Sulistyawan memaparkan media digital yang digunakan pemerintah daerah untuk menyediakan informasi publik. Sarana itu mencakup portal jepara.go.id, berita.jepara.go.id, ppid.jepara.go.id, dan platform SAMUDRA. Platform tersebut memuat data serta informasi layanan publik.

Afrizal selaku Tenaga Ahli Keterbukaan Informasi Publik Jateng menyampaikan capaian Jepara pada dua tahap awal monev 2026. Jepara memperoleh skor 95,6 pada tahap pertama dan 84,65 pada tahap kedua. Pada 2025, daerah itu meraih predikat Informatif setelah sebelumnya beberapa tahun berada dalam kategori Menuju Informatif.

Pada penilaian 2025, Jepara mencatat nilai presentasi 88, verifikasi 97, dan visitasi 94,75. Predikat tersebut diumumkan dalam Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik di Patra Semarang Convention Hotel pada 16 Desember 2025. Jepara termasuk satu dari 22 kabupaten dan kota di Jawa Tengah yang memperoleh predikat tertinggi itu.

Baca berita lain di Jepara