Uji Respons PPID Jepara Beri Nilai 95,85

Suasana visitasi tahap ketiga di Ruang Rapat R.M.P. Sosrokartono, Setda Jepara, Kamis (5/11/2026), menjadi penentu sementara penilaian keterbukaan informasi publik. Dalam agenda itu, Kabupaten Jepara meraih nilai visitasi 95,85 melalui penilaian presentasi, verifikasi dokumen, dan uji respons PPID terhadap permohonan informasi masyarakat.

Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Setiawan Hendra Kelana, menyampaikan hasil tersebut pada akhir visitasi. Ia menjelaskan, Jepara memperoleh nilai 97 untuk presentasi, 92 untuk verifikasi dokumen, dan 99 pada uji studi kasus.

“Dua tahun berturut-turut ini saya mendapatkan jatah untuk melakukan visitasi di Kabupaten Jepara. Mudah-mudahan hasilnya juga tidak mengecewakan seperti tahun kemarin dapat predikat informatif. Mudah-mudahan itu bisa dipertahankan, syukur-syukur terus ditingkatkan,” tuturnya.

Uji respons PPID masuk variabel penilaian

Setiawan, yang akrab disapa Iwan, mengatakan nilai visitasi 95,85 belum menjadi hasil akhir. Nilai tersebut masih akan digabungkan dengan hasil uji publik yang direncanakan berlangsung sekitar 7–9 Desember 2026.

Uji studi kasus menjadi variabel tambahan dalam penilaian tahun ini. Pengujian itu digunakan untuk melihat cara PPID merespons permohonan informasi yang diajukan masyarakat, baik secara perorangan, kelompok, maupun badan hukum.

Iwan berharap Bupati atau Wakil Bupati Jepara hadir dalam uji publik. Kehadiran pimpinan daerah menjadi salah satu unsur penilaian dalam tahapan tersebut.

Perangkat daerah diminta memperkuat keterbukaan

Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar berharap daerahnya kembali meraih predikat Informatif seperti pada 2025. Ia meminta seluruh perangkat daerah berperan aktif dalam mewujudkan keterbukaan informasi.

“Transparansi anggaran dan penyelenggaraan pemerintahan harus menjadi komitmen bersama. Ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Jepara Ary Bachtiar menegaskan keterbukaan informasi merupakan tanggung jawab seluruh perangkat daerah, bukan hanya Diskominfo. Selaku Atasan PPID, ia meminta pemerintah proaktif menyediakan informasi serta memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan pelaksanaan program kepada masyarakat.

Ary meminta perangkat daerah mengaktifkan kembali situs masing-masing dan mengintegrasikannya dengan portal PPID. Ia juga mendorong pengembangan satu dashboard agar penyediaan informasi lebih terkoordinasi dan masyarakat dapat mengakses data melalui satu pintu.

Kepala Diskominfo Jepara Budhi Sulistyawan memaparkan kanal digital yang digunakan untuk menyediakan informasi publik, termasuk portal jepara.go.id, berita.jepara.go.id, ppid.jepara.go.id, dan platform SAMUDRA. Dalam dua tahap awal monev 2026, Jepara meraih skor 95,6 dan 84,65. Uji publik pada 7–9 Desember 2026 akan menjadi tahapan berikutnya dalam penentuan nilai akhir.

Baca berita lain di Jepara