Pembangunan Wilayah Yogyakarta Diperkuat untuk Warga

Pemerataan manfaat pembangunan menjadi arah penguatan pembangunan wilayah di Kota Yogyakarta. Pemerintah kota mengoptimalkan peran kemantren dan kelurahan, memperbaiki pelayanan publik, serta menjalankan program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan warga.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyampaikan hal itu ketika memaparkan pembangunan kewilayahan dalam sosialisasi Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2024 di Edotel, Rabu (4/11/2026). Ia menerangkan bahwa kebijakan tersebut mencakup bidang infrastruktur, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.

“Pembangunan kewilayahan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Karena itu, pembangunan tidak hanya berbicara tentang infrastruktur, tetapi juga bagaimana meningkatkan kualitas hidup, memperkuat pemberdayaan masyarakat, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin dekat dengan warga,” jelas Hasto.

Arah pembangunan disusun melalui program prioritas

Menurut Hasto, arah pembangunan Kota Yogyakarta tercantum dalam RPJMD 2025–2029. Dokumen itu membawa visi masyarakat yang adil, makmur, lestari, dan berkeadaban. Pelaksanaannya diterjemahkan melalui delapan kelompok prioritas, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, pelayanan publik, kehidupan sosial, tujuan Keistimewaan DIY, lingkungan, dan ketangguhan masyarakat.

Program yang disiapkan meliputi Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana, Posyandu Paripurna, Satu Kampung Satu Bidan, Bela Beli Produk Warga, revitalisasi kampung wisata, modernisasi pasar rakyat, Kampung Layak Huni, serta percepatan penanganan sampah.

Penguatan kemantren juga didukung Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2026. Aturan tersebut memberikan sebagian kewenangan wali kota kepada Mantri Pamong Praja dalam urusan pekerjaan umum, penataan ruang, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, sosial, administrasi kependudukan, perhubungan, dan kebudayaan.

Hasto mengatakan koordinasi lintas sektor dibutuhkan karena persoalan wilayah saling berhubungan. Pemkot Yogyakarta menyiapkan pagu kewilayahan Rp42,22 miliar pada 2026, Rp38,10 miliar pada 2027, dan Rp39,82 miliar pada 2028. Pemetaan kebutuhan mencatat 23 kelompok isu, dengan 29 kegiatan sarana dan prasarana, 17 kegiatan pemberdayaan, serta 16 kegiatan kesehatan.

Program lingkungan dan kesehatan terus berjalan

Gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah atau MAS JOS telah menjangkau 45 kelurahan dan ditopang 695 unit bank sampah. Pada sektor hunian, program bedah rumah menangani 68 rumah tidak layak huni selama 2025. Jumlah penanganan mencapai 100 rumah pada periode 1 Januari hingga 1 November 2026.

Penanganan stunting dilakukan dengan pemberian makanan tambahan bagi keluarga berisiko menggunakan anggaran Dana Keistimewaan. Dana program itu naik dari Rp100 juta pada 2025 menjadi Rp120 juta pada 2026. Prevalensi stunting turun dari 11,38 persen pada Januari 2025 menjadi 8,48 persen pada Desember 2025, lalu 8,10 persen pada September 2026.

“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya program atau besarnya anggaran yang disiapkan, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkas Hasto.

Baca berita lain di Yogyakarta