Sinergi Bencana Jepara Diperkuat Jelang Musim Hujan

Sinergi Bencana di Jepara menjadi pokok arahan Bupati Witiarso Utomo saat memimpin Apel Gabungan Siaga Bencana di halaman Sekretariat Daerah, Senin (9/11/2026). Dalam kegiatan itu, Kepala Kejaksaan Negeri Jepara Agung Bagus Kade Kusimantara turut hadir. Agenda tersebut juga mencakup pengukuhan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Jepara untuk masa kerja 2026–2028.

Witiarso menjelaskan bahwa memasuki musim penghujan, kesiapsiagaan harus dibangun melalui kerja bersama. Ia mengaitkan kebutuhan tersebut dengan prakiraan BMKG serta pengalaman bencana yang terjadi di Jepara pada Januari 2026. Penjelasan Bupati mencakup pentingnya pemetaan wilayah, kesiapan sarana, serta pembagian tugas antarlembaga agar penanganan dapat berjalan terarah.

“Bencana banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang terjadi di Jepara pada Januari 2026 harus menjadi pelajaran penting bagi kita semua,” tegas Witiarso. Pernyataan itu disampaikan ketika ia meminta seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan sejak masa peralihan menuju musim penghujan.

Arahan Bupati menekankan kesiapan sejak dini

Musim hujan diperkirakan mulai pada akhir November 2026 berdasarkan prakiraan BMKG yang disampaikan dalam amanat apel. Curah hujan diprediksi mencapai puncak pada Januari hingga Februari 2027 dan berlangsung sampai akhir April 2027. Perkiraan itu menjadi salah satu alasan penguatan kesiapan dilakukan lebih awal melalui koordinasi berbagai unsur.

Sekitar 350 orang mengikuti kegiatan dari unsur TNI, Polri, BPBD, Satpol PP dan Damkar, organisasi perangkat daerah, hingga relawan kebencanaan. Kehadiran banyak unsur memperluas cakupan koordinasi dalam menghadapi berbagai kemungkinan. Setiap pihak membawa fungsi yang berbeda, tetapi seluruhnya ditempatkan dalam kerangka penanggulangan bencana di Kabupaten Jepara.

Bupati meminta wilayah yang berisiko terkena banjir, tanah longsor, abrasi, gelombang tinggi, dan cuaca ekstrem dipetakan. Pemetaan tersebut diperlukan untuk memperjelas lokasi yang perlu mendapat perhatian. Selain wilayah rawan, unsur terkait juga perlu mengetahui dukungan yang tersedia agar pengerahan personel dan peralatan dapat disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi.

FPRB menjadi wadah lima unsur

Pengukuhan pengurus FPRB Kabupaten Jepara periode 2026–2028 dilakukan dalam rangkaian acara yang sama. Forum tersebut diarahkan menjadi wadah koordinasi untuk memperkuat upaya pengurangan risiko bencana. Penguatan forum menggunakan pendekatan pentahelix, yaitu kerja yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media.

Sinergi Bencana tidak hanya berkaitan dengan kesiapan petugas di lapangan. Menurut Witiarso, perlengkapan, logistik, komunikasi, tempat pengungsian, dan sistem peringatan dini juga perlu disiapkan. Seluruh kebutuhan itu menjadi bagian dari kemampuan daerah dalam merespons keadaan darurat. Kesiapan yang lengkap diperlukan agar tindakan tidak hanya bergantung pada satu unsur.

Penanganan bencana di Jepara diperkuat melalui enam klaster. Klaster pencarian dan pertolongan, pengungsian dan perlindungan, kesehatan, logistik, pendidikan, serta pemulihan menjadi bidang yang disiapkan. Struktur tersebut membantu membedakan tanggung jawab dan kebutuhan kerja. Setiap koordinator klaster memiliki tugas untuk memastikan bidangnya dapat bergerak sesuai pembagian yang ditetapkan.

Konsolidasi klaster diarahkan mencegah tumpang tindih

Koordinator klaster diminta segera berkonsolidasi, memperjelas pembagian tugas, dan menyusun SOP. Mereka juga harus memastikan personel serta peralatan berada dalam kondisi siap. Arahan itu diberikan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan ketika bencana berlangsung. Kejelasan prosedur menjadi kebutuhan penting karena penanganan dapat melibatkan banyak lembaga dalam waktu yang sama.

Dalam amanatnya, Bupati menegaskan bahwa penanggulangan tidak dapat dilakukan secara terpisah. Pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, relawan, dan masyarakat diminta memperkuat kerja bersama. Ia menyampaikan prinsip siap sebelum bencana, tanggap saat bencana, dan tangguh dalam pemulihan sebagai rangkaian kerja yang perlu dipahami seluruh unsur.

Kehadiran Kajari Jepara dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari dukungan Kejaksaan Negeri Jepara terhadap kolaborasi antarlembaga. Dukungan itu diarahkan pada upaya menjaga keselamatan masyarakat dan membangun daerah yang lebih tangguh. Posisi Kejaksaan dalam kegiatan tersebut berjalan bersama penguatan forum serta penataan kerja penanggulangan melalui klaster.

Rangkaian agenda ditutup dengan peninjauan peralatan penanggulangan bencana. Pemeriksaan dilakukan terhadap sarana dan prasarana yang akan digunakan apabila keadaan darurat terjadi. Peninjauan itu menjadi kegiatan terakhir setelah pengarahan, apel gabungan, dan pengukuhan FPRB, sekaligus menempatkan kesiapan perlengkapan sebagai bagian dari langkah penanggulangan di Jepara.

Baca berita lain di Jepara