Witiarso Utomo Minta Jepara Siaga Bencana

Jepara Siaga menjadi arahan utama Bupati Jepara Witiarso Utomo saat memimpin Apel Gabungan Siaga Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Jepara Tahun 2026-2027 di halaman Setda Jepara, Senin (9/11/2026). Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah, kecamatan, dan pemerintah desa memperkuat persiapan menghadapi banjir, tanah longsor, serta cuaca ekstrem menjelang musim penghujan.

Witiarso menjelaskan bahwa masa peralihan menuju musim hujan membutuhkan persiapan matang. Menurut dia, sejumlah wilayah Jepara pernah menghadapi banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem pada Januari 2026. Pengalaman tersebut menjadi konteks bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki koordinasi dan memastikan setiap unsur mengetahui tanggung jawabnya.

Ia menyebut bencana yang terjadi pada Januari 2026 harus dipandang sebagai pelajaran penting. Witiarso menilai kesiapan tidak dapat dibebankan hanya kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, karena penanganan membutuhkan keterlibatan perangkat daerah dan elemen masyarakat.

Pesan Witiarso menjelang musim penghujan

“Kondisi ini perlu kita cermati dengan sungguh-sungguh. Bencana banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang terjadi di wilayah Jepara pada Januari 2026 lalu harus menjadi pelajaran penting bagi kita,” ujar Witiarso.

Prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut hujan di Jepara diperkirakan mulai terjadi pada akhir November 2026. Puncak musim penghujan diprediksi berlangsung pada Januari hingga Februari 2027. Perkiraan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menata kesiapan sebelum intensitas ancaman meningkat.

Jepara Siaga diarahkan untuk menghadapi tiga ancaman utama yang disebut dalam materi, yakni banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem. Pemerintah daerah meminta setiap unsur menyiapkan personel, peralatan, prosedur, dan jalur komunikasi. Kesiapan itu diperlukan agar penanganan dapat berlangsung terkoordinasi ketika laporan dari wilayah mulai masuk.

Koordinasi dibangun melalui enam klaster

Pemerintah Kabupaten Jepara telah menetapkan sistem Klaster Penanggulangan Bencana melalui Keputusan Bupati Jepara Nomor 360/83 Tahun 2025. Sistem tersebut terdiri atas enam klaster, yaitu pencarian dan pertolongan, pengungsian dan perlindungan, kesehatan, logistik, pendidikan, serta pemulihan. Struktur ini menjadi dasar pembagian kerja dalam penanggulangan bencana.

Witiarso meminta seluruh koordinator segera berkonsolidasi. Pembagian tugas harus dibuat lebih jelas, SOP perlu disiapkan, dan kesiapan personel serta peralatan harus dipastikan. Arahan tersebut berkaitan dengan kebutuhan untuk mempercepat tindakan di lapangan dan menghindari kebingungan ketika beberapa unsur harus bekerja pada waktu yang sama.

Kepala perangkat daerah juga diminta menempatkan kesiapsiagaan sebagai bagian dari tanggung jawab instansi. Kecamatan dan desa menjadi penghubung penting untuk menyampaikan kondisi lapangan. Melalui komunikasi yang berjalan, potensi bencana dapat dipantau lebih awal dan pemerintah memiliki waktu untuk menentukan penanganan sebelum dampaknya berkembang.

Warga diminta aktif menjaga lingkungan

Witiarso mengarahkan perhatian pada pencegahan di lingkungan masyarakat. Warga diminta menjaga kebersihan sungai dan saluran air untuk mengurangi risiko genangan akibat penyumbatan. Jika ditemukan sungai tersumbat, warga dapat melakukan kerja bakti dan melaporkannya kepada pemerintah desa. Kondisi yang terlalu berat dapat diteruskan kepada pemerintah kabupaten.

“Untuk masyarakat Jepara, peduli lingkungan. Kalau ada sungai tersumbat, dikerjabaktikan. Dilaporkan ke pemerintah desa. Kalau terlalu berat bisa dilaporkan ke kami,” tuturnya.

Para camat dan kepala desa diminta memastikan kesiapan wilayah masing-masing. Pelibatan masyarakat dalam mitigasi juga perlu ditingkatkan, salah satunya melalui pengaktifan kembali Siskamling. Menurut Witiarso, komunikasi dan pelaporan dari desa membantu mendeteksi potensi bencana sejak dini dan mempercepat langkah pemerintah ketika ancaman mulai terlihat.

Pemerintah Kabupaten Jepara berharap koordinasi lintas instansi hingga desa dapat meminimalkan risiko selama musim penghujan 2026-2027. Periode Januari hingga Februari 2027 diprediksi menjadi puncak hujan. Pada tingkat lapangan, konsolidasi koordinator, kesiapan peralatan, kebersihan sungai, laporan desa, dan pengaktifan Siskamling menjadi arahan yang harus ditindaklanjuti.

Baca berita lain di Jepara