Tanggapan Fraksi DPRD Purbalingga Tekankan Manfaat 4 Raperda

Tanggapan fraksi DPRD Purbalingga atas empat rancangan peraturan daerah (raperda) prakarsa dewan bermuara pada satu pesan: aturan baru tidak boleh sekadar menjadi dokumen administratif. Siapa saja yang hendak dilindungi? Masyarakat umum, pedagang dan pelaku UMKM, pekerja, hingga pengguna serta penyelenggara infrastruktur telekomunikasi.

Penyerahan dokumen dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga, Selasa (22/9/2026). Foto: Pemkab Purbalingga.

Pandangan itu mengemuka pada Selasa (22/9/2026), saat dewan menggelar rapat paripurna untuk mendengar tanggapan fraksi atas Pendapat Bupati. Kursi pimpinan diisi Wakil Ketua DPRD Aman Waliyudin, sementara Sekda Herni Sulasti hadir mewakili Bupati Fahmi Muhammad Hanif.

Siapa Diuntungkan Menurut Tanggapan Fraksi DPRD Purbalingga

Warga umum. Lewat raperda minuman beralkohol, pemda mendapat pedoman mengendalikan dan mengawasi peredarannya, sebagaimana disampaikan Katno dari PDI Perjuangan.

Pedagang kecil. Golkar, diwakili Ahmad Sa’bani, ingin penataan toko swalayan tidak mengorbankan pasar tradisional dan UMKM.

Buruh. Gerindra berharap puluhan ribu pekerja makin terlindungi jaminan kesejahteraannya.

Pelaku telekomunikasi. Amanat Demokrat meminta kepastian hukum bagi sarana pasif jaringan.

Syarat agar Manfaat Terasa

Hamid dari PKB menambahkan syarat penting: aturan harus bisa dijalankan dan diawasi. Pemkab sendiri sudah lebih dulu menyatakan dukungan, dengan catatan ada penyesuaian terhadap regulasi terbaru dan kebutuhan daerah.

Dengan begitu, tanggapan fraksi DPRD Purbalingga menjadikan manfaat nyata bagi warga sebagai ukuran utama keberhasilan keempat raperda.

Ikuti perkembangan pemerintahan daerah lainnya di arsip berita Purbalingga.

Rilis lengkap rapat ini dapat dibaca di laman resmi Pemerintah Kabupaten Purbalingga.