Pesisir Batang Dilindungi dari Abrasi, PMO Bahas 2 Agenda

Upaya melindungi pesisir Batang dari abrasi kembali dibahas bersama sejumlah pihak. Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial menggelar Pertemuan Tim Koordinasi Pengelolaan Pesisir Terpadu (PMO) Kabupaten Batang di Hotel Kiyana Batang, Selasa (22/9/2026).

Forum tersebut dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Para peserta membahas persoalan abrasi, perlindungan ekosistem, serta penguatan perencanaan lingkungan di kawasan pantai kabupaten itu.

Ilustrasi garis pantai di Kabupaten Batang, bukan foto dari pertemuan PMO. Foto: Astari28/Wikimedia Commons (CC BY 4.0).

Agenda Pertama: Solusi Berbasis Alam untuk Pesisir Batang

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Batang, Bagus Pambudi, menyebut salah satu agenda utama adalah diskusi tentang solusi berbasis alam atau Nature-based Solutions (NbS). Pendekatan ini dipakai untuk merespons abrasi sekaligus memperkuat perlindungan ekosistem.

Menurut Bagus, penanganan abrasi diarahkan agar tidak hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur. Fungsi ekosistem alami seperti mangrove dan vegetasi pantai juga diperhitungkan sebagai pelindung wilayah pesisir Batang.

“Diskusi juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak dalam merumuskan langkah-langkah pengelolaan pesisir,” ujarnya. Ia menyebut keterlibatan pemerintah, masyarakat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan pemangku kepentingan lain dinilai penting agar perlindungan dilakukan secara terpadu dan sesuai kebutuhan warga.

Agenda Kedua: Memperbarui Dokumen Status Lingkungan

Selain NbS, forum membahas rencana pembaruan dokumen status lingkungan pesisir Kabupaten Batang. Dokumen baru diharapkan memuat informasi lebih aktual tentang kondisi lingkungan, tekanan yang dihadapi, dan potensi yang bisa dikembangkan secara berkelanjutan.

“Dokumen status lingkungan tersebut juga diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pendukung dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, serta pengambilan keputusan terkait pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Batang,” kata Bagus.

Narasumber dari Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, Wiwandari Handayani, menilai pengelolaan pesisir perlu terpadu dengan memperhatikan keterkaitan kondisi lingkungan, aktivitas masyarakat, dan risiko kawasan. Solusi pun, katanya, tidak boleh seragam karena karakter tiap wilayah berbeda.

Wiwandari juga menekankan pentingnya data dan informasi lingkungan yang mutakhir. Menurut dia, pembaruan dokumen status lingkungan penting untuk memastikan perencanaan benar-benar berdasarkan kondisi terkini. Data tersebut dapat dipakai untuk menentukan prioritas intervensi sekaligus memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan.

Melalui forum ini, Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial mendorong koordinasi yang lebih kuat antarpihak serta lahirnya langkah nyata. Pertemuan menyimpulkan bahwa pengelolaan pesisir membutuhkan kerja bersama yang menjaga keseimbangan antara perlindungan lingkungan, keberlanjutan ekosistem, dan kebutuhan masyarakat.

Wiwandari berharap forum PMO menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan berbagai pihak. Dengan begitu, pengelolaan pesisir Batang dapat berjalan lebih terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan.

Kabar lain dari kabupaten ini dapat diikuti melalui kanal berita Batang. Rilis lengkapnya tersedia di laman berita Pemkab Batang.