Agung Bagus Tekankan Konsultasi Hukum di Gidangelo

“Kehadiran kami di sini untuk menegaskan bahwa jaksa adalah sahabat desa, bukan untuk menakuti,” kata Agung Bagus Kade Kusimantara saat membuka penyuluhan hukum di Desa Gidangelo, Kecamatan Welahan, Selasa (6/10/2026). Agung, yang menjabat Kajari Jepara, menyampaikan pesan itu dalam kegiatan program Jaga Desa dan Paralegal di Balai Desa Gidangelo. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi pemerintah desa untuk memahami pengelolaan pemerintahan dan keuangan sesuai aturan.

Kegiatan tersebut berlangsung pukul 08.30 hingga 10.00 WIB. Agung Bagus hadir bersama Kasi Intelijen Kejari Jepara Juniardi Windraswara. Acara itu juga diikuti Camat Welahan Suhadi, Petinggi Desa Gidangelo Nur Kholiq, serta perangkat desa. Para peserta mengikuti penyuluhan mengenai pengelolaan pemerintahan, anggaran, dan pemahaman hukum masyarakat.

Materi penyuluhan berfokus pada pengelolaan pemerintahan, anggaran, dan pemahaman hukum masyarakat. Melalui kegiatan itu, pemerintah desa diingatkan agar menjalankan pengelolaan pemerintahan dan keuangan sesuai aturan yang berlaku. Penjelasan tersebut juga diarahkan agar aparatur memahami langkah yang tepat sebelum kegiatan desa dilaksanakan.

Pesan Agung Bagus untuk Perangkat Desa

Agung Bagus menjelaskan bahwa program Jaga Desa tidak dimaksudkan untuk menimbulkan ketakutan di kalangan aparatur. Kejaksaan ingin berperan sebagai mitra yang membantu desa menjalankan pemerintahan sesuai aturan.

Melalui program tersebut, kepala desa dan perangkat desa diberi ruang untuk meminta penerangan maupun pendampingan hukum. Konsultasi itu berkaitan dengan kebutuhan desa dalam menjalankan pembangunan dan mengelola Dana Desa.

Menurut Agung Bagus, penjelasan hukum penting agar pemerintah desa dapat mengambil langkah yang tepat sebelum kegiatan dilaksanakan. Karena itu, aparatur diharapkan tidak keliru dalam menjalankan program pembangunan dan mengelola anggaran desa.

Ruang konsultasi tersebut juga diharapkan membantu perangkat memahami batasan hukum dalam pekerjaan mereka. Pendekatan itu membuat pemerintah desa dapat meminta penjelasan ketika menemukan persoalan hukum dalam pelaksanaan kegiatan.

Dalam penyampaian materi, Agung Bagus mengingatkan bahwa Dana Desa merupakan uang negara. Penggunaannya harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Pemerintah desa diminta membuka informasi tentang APBDes kepada masyarakat. Setiap penggunaan anggaran juga harus memiliki bukti pertanggungjawaban yang sah. Warga perlu dilibatkan dalam pengelolaan agar penggunaan Dana Desa dapat dipertanggungjawabkan.

Risiko Hukum dalam Penggunaan Anggaran

Agung meminta perangkat desa mencermati seluruh tahapan pengelolaan keuangan. Tahapan itu meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Setiap tahap perlu dikerjakan secara tertib agar penggunaan anggaran dapat dijelaskan ketika diperlukan. Ketelitian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah desa menjalankan kegiatan sesuai ketentuan.

Ia menyampaikan contoh tindakan yang berisiko menimbulkan persoalan hukum. Mark-up anggaran, laporan pertanggungjawaban fiktif, dan pekerjaan yang tidak sesuai RAB dapat menjadi masalah apabila menyebabkan kerugian keuangan negara.

“Penyalahgunaan Dana Desa seperti mark-up, laporan fiktif, dan proyek tidak sesuai RAB adalah tindak pidana korupsi,” tegas Agung Bagus. Peringatan itu disampaikan agar perangkat desa berhati-hati sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Agung juga meminta masyarakat maupun pemerintah desa tidak takut berkonsultasi dengan Kejaksaan ketika menemukan persoalan hukum. Menurutnya, konsultasi dapat dilakukan untuk memperoleh penerangan dan membantu menentukan langkah yang tepat.

“Jangan takut jaksa, takutlah korupsi. Mari wujudkan Desa Gidangelo yang bersih dan transparan,” katanya. Pesan tersebut disampaikan dalam konteks pengelolaan pemerintahan dan anggaran desa.

Peran Paralegal Desa

Selain Jaga Desa, kegiatan membahas Paralegal Desa. Paralegal diharapkan membantu memberikan edukasi hukum kepada masyarakat dan menjadi penghubung bagi warga yang membutuhkan pemahaman mengenai persoalan hukum.

Peran tersebut ditempatkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan desa. Masyarakat diharapkan memiliki tempat untuk bertanya ketika menghadapi masalah hukum.

Petinggi Desa Gidangelo Nur Kholiq menyambut baik kegiatan tersebut. Ia menilai program Jaga Desa memberikan manfaat bagi pemerintah desa untuk memahami batasan serta ketentuan hukum dalam pengelolaan anggaran.

Nur Kholiq mengatakan Desa Gidangelo mengelola Dana Desa yang besar dan ingin seluruh penggunaannya dilakukan dengan benar. Pendampingan dari Kejaksaan membuat perangkat lebih memahami batasan hukum serta tidak merasa bekerja tanpa arahan.

“Dengan adanya program Jaga Desa, kami merasa dibimbing dan tidak takut lagi dalam bekerja,” ujar Nur Kholiq. Ia berharap pendampingan tersebut juga membantu warga memahami persoalan hukum melalui keberadaan Paralegal Desa.

“Melalui Paralegal Desa, kami berharap warga kami menjadi sadar hukum dan ada tempat untuk bertanya jika ada masalah hukum di desa,” katanya.

Nur Kholiq juga menyampaikan terima kasih atas kehadiran Kajari Jepara dan jajaran Kejari Jepara di desanya. Ia berharap sosialisasi itu menjadi bekal bagi perangkat desa untuk menjalankan pemerintahan secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.