BPD Jadi Mitra Strategis Pemerintah Desa

Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat meminta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam mengawal pembangunan, mulai dari perencanaan berbasis aspirasi masyarakat hingga evaluasi pemerintahan desa.

Permintaan itu disampaikan Afif saat Pengukuhan Perpanjangan BPD se-Kabupaten Wonosobo di Alun-alun Wonosobo, Rabu (10/7/2024). Ia menegaskan, pemerintah desa dan BPD merupakan satu kesatuan yang perlu bersinergi serta berkolaborasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Mitra strategis BPD dalam pembangunan desa

Afif mengatakan, masa tugas anggota BPD diperpanjang selama dua tahun. Ia meminta para anggota menjalankan amanah masyarakat dengan penuh tanggung jawab dan memahami tugas pokok serta fungsi mereka.

“Dengan masa tugas yang diperpanjang selama 2 tahun, laksanakan tugas serta amanah masyarakat ini dengan baik dan penuh tanggung jawab, serta pahami tugas pokok dan fungsi selaku anggota BPD,” kata Afif.

Menurut dia, BPD merupakan lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan. Anggotanya adalah wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Karena itu, BPD diminta membangun kemitraan dengan kepala desa melalui komunikasi yang harmonis. Koordinasi dan kolaborasi juga perlu dilakukan bersama penyelenggara pemerintah desa serta seluruh elemen masyarakat.

“Saya meminta BPD menjadi mitra strategis Kepala Desa beserta jajaran Pemerintah Desa, demi menyukseskan pembangunan desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Perpanjangan masa jabatan 1.393 anggota

Afif juga meminta anggota BPD yang baru dikukuhkan memahami Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, mereka diminta memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 tentang BPD.

Ia berharap anggota BPD meningkatkan peran dalam pembangunan desa dengan memahami situasi, potensi, persoalan, dan aspirasi masyarakat di wilayah masing-masing. Budaya gotong royong dan kebersamaan juga diminta tetap dikedepankan dalam bekerja.

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Harti, menjelaskan bahwa pengukuhan tersebut merupakan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Perpanjangan masa jabatan selama dua tahun itu mencakup 1.393 ketua, sekretaris, dan anggota BPD se-Wonosobo.

Harti menyebut tugas dan fungsi BPD masih sama. Lembaga tersebut memegang peranan strategis dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, demokratisasi, dan kesejahteraan masyarakat desa.

Baca berita lain di Wonosobo