Ekonomi Kreatif Karimunjawa Serahkan Aspirasi ke MPR RI

Ekonomi Kreatif Karimunjawa membutuhkan kebijakan yang memperhatikan kondisi wilayah kepulauan, kata Ketua DPC Gekrafs Kabupaten Jepara Muhammad Abdul Chaq dalam forum di Pantai Ceria, Selasa (29/9/2026). Ia menyampaikan perlunya regulasi, kemudahan usaha, dan perlindungan bagi pelaku usaha kepada Badan Pengkajian MPR RI serta peserta kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat Spesifik.

Aspirasi itu disampaikan dalam dialog yang digelar Badan Pengkajian MPR RI bersama Gekrafs Jepara. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 150 pelaku ekonomi kreatif. Pertemuan itu menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi sekaligus memberikan masukan mengenai arah kebijakan pengembangan ekonomi kreatif di wilayah kepulauan.

Abdul Chaq menjelaskan bahwa pelaku ekonomi kreatif menghadapi persoalan yang tidak sepenuhnya sama dengan pelaku usaha di daerah daratan. Perbedaan itu berkaitan dengan karakter geografis Karimunjawa sebagai wilayah kepulauan. Karena itu, masyarakat berharap kebijakan pemerintah disusun dengan pendekatan yang mampu menjawab kebutuhan setempat.

Ekonomi Kreatif Karimunjawa dan Kebutuhan Aturan

Menurut Abdul Chaq, kondisi geografis serta karakteristik masyarakat kepulauan perlu dipertimbangkan dalam penyusunan aturan dan pelaksanaan program pemerintah. Pelaku ekonomi kreatif Karimunjawa membutuhkan dukungan regulasi yang memberikan kemudahan dalam menjalankan usaha.

Dalam kegiatan yang digelar bersama Gekrafs Jepara tersebut, para pelaku ekonomi kreatif membahas kepastian hukum, kemudahan menjalankan usaha, serta perlindungan bagi kegiatan ekonomi lokal. Forum itu juga menjadi tempat masyarakat menyampaikan persoalan secara langsung dan memberikan pandangan tentang arah kebijakan yang mereka perlukan.

Abdul Chaq menilai regulasi yang berpihak pada masyarakat kepulauan perlu diwujudkan dalam produk hukum. Aturan itu diharapkan hadir di tingkat nasional dan daerah. Menurut dia, kepastian tersebut penting agar pelaku usaha dapat mengembangkan kegiatan secara lebih optimal, tanpa menghadapi ketidakjelasan saat berhadapan dengan kebijakan yang berlaku.

Ia juga menekankan perlunya pendekatan berbeda dalam pelaksanaan kebijakan untuk Karimunjawa. “Apalagi mengingat status Karimunjawa yang notabene merupakan daerah kepulauan, maka treatment yang diberikan oleh negara harus berbeda dengan apa yang diterima oleh daerah-daerah non-kepulauan,” ujar Abdul Chaq.

Pernyataan tersebut menjadi bagian dari penjelasannya mengenai kondisi masyarakat setempat. Menurut dia, karakteristik Karimunjawa perlu menjadi pertimbangan agar kebijakan yang diterapkan dapat mendukung pengembangan usaha dan potensi ekonomi kreatif masyarakat.

Harapan terhadap RUU Daerah Kepulauan

Salah satu perhatian peserta adalah Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan. Rancangan tersebut masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas, tetapi masyarakat masih menantikan kejelasan. Mereka berharap aturan itu dapat menjadi dasar bagi kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan wilayah kepulauan dan mendukung pengembangan ekonomi kreatif.

Keberadaan regulasi mengenai daerah kepulauan dinilai penting karena dapat memberikan landasan bagi kebijakan yang mempertimbangkan kondisi wilayah. Aturan tersebut juga diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif melalui kebijakan yang lebih sesuai dengan keadaan masyarakat Karimunjawa.

Selain RUU tersebut, pelaku usaha menyoroti adanya ketentuan yang dinilai saling bersinggungan dalam pengembangan serta pengelolaan kawasan Karimunjawa. Aturan yang tidak selaras dapat mengurangi kepastian bagi masyarakat. Karena itu, sinkronisasi regulasi dipandang penting supaya potensi lokal dapat dikembangkan tanpa terhambat oleh ketentuan yang tumpang tindih.

Gekrafs Jepara menyambut Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026–2045. Dokumen itu diharapkan memberikan arah pengembangan sektor tersebut dalam jangka panjang, termasuk bagi pelaku usaha di Karimunjawa. Arah pengembangan itu perlu diterjemahkan ke dalam program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Bagi Ekonomi Kreatif Karimunjawa, kebijakan nasional tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan potensi unggulan daerah. Dengan program yang sesuai, potensi tersebut diharapkan tumbuh dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI Hindun Anisah mendorong sinergi untuk mengembangkan produk-produk unggulan Karimunjawa. Ia berharap Gekrafs Jepara lebih aktif mendampingi pelaku usaha melalui berbagai program dan menyampaikan masukan mengenai regulasi yang dibutuhkan masyarakat.

Anggota MPR RI dari unsur DPD RI Hilmy Muhammad juga mengajak pelaku usaha memperluas jejaring dengan daerah kepulauan lain. Menurut Hilmy, jejaring tersebut dapat digunakan untuk bertukar pengalaman dan mempelajari praktik baik dalam mengembangkan potensi daerah.

Kerja sama antardaerah juga berpeluang mendukung sektor pariwisata serta produk ekonomi kreatif unggulan. Melalui jejaring tersebut, pelaku usaha diharapkan dapat memperoleh pengalaman dalam mengembangkan potensi daerah masing-masing.

Pada akhir kegiatan, rangkuman aspirasi masyarakat Karimunjawa diserahkan kepada perwakilan MPR RI. Masukan tersebut diharapkan menjadi bahan dalam proses pengkajian kebijakan mengenai pengembangan ekonomi kreatif dan kebutuhan masyarakat kepulauan.

Pelaku usaha berharap aspirasi itu ditindaklanjuti melalui kebijakan yang memberi kepastian hukum, kemudahan berusaha, perlindungan, serta dukungan bagi potensi ekonomi lokal Karimunjawa. Harapan tersebut disampaikan agar pengembangan ekonomi kreatif dapat berjalan sesuai karakter wilayah dan kebutuhan masyarakat setempat.