Fakta Kunci
Hengky Firmansyah menjelaskan putusan gugatan sederhana terkait tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan PT Magnus Asia di Pengadilan Negeri Jepara. Perkara tersebut berakhir dengan kewajiban pembayaran sebesar Rp126.022.568. Putusan dibacakan dalam persidangan terbuka pada Senin (16/11/2026). Kasus itu berkaitan dengan iuran jaminan sosial bagi 12 tenaga kerja aktif PT Magnus Asia yang berlokasi di Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara.
Hengky, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Jepara, menerangkan bahwa Kejari Jepara mendampingi BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Jepara sebagai kuasa hukum. Pendampingan tersebut diberikan berdasarkan kuasa substitusi dari Kepala Kejari Jepara Agung Bagus Kade Kusimantara. Menurut dia, penyelesaian kewajiban perusahaan ditempuh melalui mekanisme gugatan sederhana.
“Melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, kami memberikan bantuan hukum kepada BPJS Ketenagakerjaan KCP Jepara untuk menyelesaikan permasalahan tunggakan iuran perusahaan melalui jalur gugatan sederhana,” kata Hengky, Kamis (19/11/2026).
Perkara itu berawal dari kewajiban PT Magnus Asia membayar iuran jaminan sosial bagi 12 pekerja aktif. Pembayaran tersebut tercatat belum dipenuhi sejak Februari 2023 hingga September 2026. Iuran yang belum dibayarkan kemudian menjadi pokok gugatan sederhana yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jepara.
BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya telah menyampaikan pemberitahuan tagihan kepada perusahaan. Langkah penagihan tersebut dilanjutkan dengan pengiriman surat peringatan. Upaya itu dilakukan sebelum perkara dibawa ke jalur hukum. Namun, kewajiban pembayaran iuran tetap belum diselesaikan oleh PT Magnus Asia.
Dalam proses penagihan, perusahaan sempat menandatangani surat pernyataan kesanggupan membayar. Pernyataan tersebut memuat kesediaan untuk memenuhi kewajiban yang tercatat. Akan tetapi, kesanggupan itu tidak diikuti pelunasan tunggakan. Karena itu, BPJS Ketenagakerjaan menempuh penyelesaian melalui gugatan sederhana dengan pendampingan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Jepara.
Rincian tunggakan iuran BPJS
Nilai tunggakan yang menjadi pokok perkara mencapai Rp126.022.568. Jumlah tersebut berasal dari iuran jaminan sosial yang belum dibayarkan PT Magnus Asia. Kewajiban itu berkaitan dengan kepesertaan 12 tenaga kerja aktif perusahaan. Dalam perkara tersebut, pembayaran iuran menjadi tanggung jawab pemberi kerja sesuai penjelasan yang disampaikan Hengky.
Hengky menerangkan bahwa tunggakan pembayaran berhubungan dengan pemenuhan hak perlindungan jaminan sosial pekerja. Karena iuran belum dilunasi, kewajiban perusahaan tetap menjadi persoalan dalam perkara yang diajukan BPJS Ketenagakerjaan. Penjelasan itu menjadi bagian dari alasan pendampingan hukum yang diberikan Kejari Jepara kepada BPJS Ketenagakerjaan KCP Jepara.
“Padahal, pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan merupakan kewajiban pemberi kerja. Tunggakan ini tentu berdampak terhadap pemenuhan hak perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja,” jelas Hengky.
Dalam persidangan, PT Magnus Asia selaku tergugat tidak hadir di ruang sidang. Perusahaan juga tidak mengirimkan perwakilan yang memiliki kewenangan. Kondisi tersebut tetap terjadi meskipun pengadilan telah menyampaikan panggilan secara resmi dan patut kepada pihak tergugat.
Pemeriksaan perkara kemudian dilanjutkan tanpa kehadiran PT Magnus Asia. Karena tergugat tidak hadir, putusan dijatuhkan secara verstek. Proses tersebut menjadi bagian dari pemeriksaan gugatan sederhana terkait tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang diajukan oleh pihak penggugat.
Amar putusan PN Jepara
Hakim tunggal Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H., menilai PT Magnus Asia melanggar Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Dalam pertimbangan putusan, tindakan tergugat juga dinilai memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
Putusan PN Jepara Nomor 17/Pdt.G.S/2026/PN Jpa mengabulkan sebagian gugatan penggugat. Berdasarkan amar putusan, PT Magnus Asia dihukum membayar tunggakan iuran sebesar Rp126.022.568. Tergugat juga dibebani biaya perkara sebesar Rp245.000. Kedua kewajiban tersebut tercantum dalam putusan yang dibacakan dalam persidangan terbuka.
Hengky menempatkan pendampingan perkara tersebut sebagai bagian dari tugas Kejari Jepara dalam memberikan bantuan hukum. Pendampingan itu mencakup instansi pemerintah dan badan usaha milik negara, termasuk BPJS Ketenagakerjaan. Dalam perkara PT Magnus Asia, jalur hukum ditempuh setelah pemberitahuan tagihan, surat peringatan, dan pernyataan kesanggupan membayar tidak menghasilkan pelunasan.
“Kami berharap putusan ini menjadi pengingat bagi seluruh perusahaan agar memenuhi kewajiban pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Hak pekerja atas perlindungan jaminan sosial harus menjadi perhatian dan tidak boleh diabaikan,” pungkasnya.
Baca berita lain di Jepara