Indeks Demokrasi Harus Berdampak pada Kesejahteraan

Wali Kota Yogyakarta Hasto menjadi narasumber dalam Seminar “Meninjau Dinamika Desentralisasi di Indonesia” di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Kamis (23/4/2026). Dalam paparannya, ia menyoroti kesenjangan antara capaian indeks demokrasi daerah dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Indeks Demokrasi Belum Sejalan dengan Kesejahteraan

Hasto mengatakan otonomi daerah sejak awal diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketika kewenangan diberikan kepada daerah, pemerintah daerah dianggap memiliki ruang lebih besar untuk mengelola sumber daya secara mandiri dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Harapan masyarakat jelas, ketika otonomi diberikan, maka kesejahteraan juga ikut meningkat. Kepala daerah pun memiliki ekspektasi yang sama, karena diberi ruang untuk mengelola daerah secara mandiri,” ujarnya.

Menurut Hasto, desentralisasi telah berjalan cukup baik di bidang politik. Pemilihan kepala daerah secara langsung menunjukkan kedaulatan berada di tangan rakyat. Indeks demokrasi di sejumlah daerah, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta, juga mencatat capaian relatif tinggi.

Namun, tingginya indeks demokrasi belum otomatis berkaitan dengan rendahnya angka kemiskinan. Hasto menyebut sejumlah daerah dengan tingkat kemiskinan rendah tidak selalu memiliki skor demokrasi tertinggi. Sebaliknya, daerah dengan indeks demokrasi tinggi masih menghadapi tantangan dalam menekan kemiskinan.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, indeks demokrasi mencapai 89,25 dan menjadi yang tertinggi secara nasional. Meski begitu, tingkat kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah. Dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa, DIY masih berada pada posisi dengan tingkat kemiskinan yang relatif lebih tinggi.

Perputaran Uang dan Perubahan Pola Pikir

“Secara angka, demokrasi kita tinggi, bahkan mendekati kategori sangat tinggi. Tapi pertanyaannya, apakah itu langsung membuat masyarakat lebih sejahtera? Faktanya belum tentu,” kata Hasto.

Ia menilai kesejahteraan dipengaruhi banyak variabel, salah satunya perputaran uang di suatu wilayah. Karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam untuk memahami hubungan antara desentralisasi, demokrasi, dan kondisi ekonomi masyarakat.

Akademisi UGM Profesor Agus Pramusinto menambahkan, tantangan pembangunan daerah tidak hanya berkaitan dengan kebijakan dan teknologi. Perubahan pola pikir serta perilaku birokrasi dan masyarakat juga menjadi faktor penting.

“Teknologi itu penting, tetapi tidak cukup. Kalau mindset-nya tidak berubah, maka teknologi hanya akan mengagregasi persoalan baru,” ujarnya.

Seminar tersebut menjadi ruang bagi akademisi dan praktisi untuk mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Pembahasan diarahkan agar desentralisasi ke depan tidak berhenti pada penguatan demokrasi, tetapi juga memberi dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Baca berita lain di Yogyakarta