Kesehatan Perempuan AS Diperkuat lewat Perintah Trump

Amerika Serikat mengarahkan penguatan kesehatan perempuan melalui perintah eksekutif yang ditetapkan pada 19 Oktober 2026. Kebijakan ini mencakup riset, diagnosis, pencegahan, dan pengobatan untuk mendukung kesehatan perempuan pada berbagai tahap kehidupan.

Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump menjelaskan bahwa sejumlah penyakit dan kondisi yang lebih banyak atau khusus dialami perempuan belum mendapat perhatian riset, layanan klinis, dan pengobatan yang sebanding. Pemerintah menilai koordinasi federal, investasi ilmiah, serta penerapan hasil penelitian ke layanan kesehatan perlu diperkuat.

Ruang lingkup riset mencakup penyakit jantung, kanker, stroke, Alzheimer, gangguan autoimun dan peradangan, osteoporosis, kesehatan mental, nyeri kronis, endometriosis, miom, infertilitas, kesehatan ibu, menopause, serta gangguan saraf. Kebijakan itu juga memperhitungkan kebutuhan sejak bayi hingga usia lanjut.

NIH menyiapkan divisi khusus

Dalam waktu 90 hari, Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan diminta membentuk Women’s Health Division di lembaga atau pusat yang sesuai dalam National Institutes of Health (NIH). Unit tersebut akan berkoordinasi dengan NIH Office of Research on Women’s Health.

Kerja divisi itu meliputi penelaahan ilmiah, koordinasi penelitian, dan pemanfaatan teknologi untuk mempercepat diagnosis. Unit tersebut juga diarahkan memperluas akses terhadap pencegahan, pengobatan, layanan khusus, pengobatan personal, serta perawatan yang terkoordinasi.

Selain itu, divisi akan memperkuat metode pengumpulan data, mendorong keterlibatan perempuan dan anak perempuan dalam uji klinis, serta meningkatkan akuntabilitas penerima hibah agar memperhitungkan jenis kelamin sebagai variabel biologis.

Koordinasi kebijakan melibatkan lintas lembaga

Perintah tersebut turut menetapkan White House Women’s Health Task Force. Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan serta Kepala Staf Gedung Putih akan memimpin gugus tugas itu secara bersama, dengan anggota dari sejumlah lembaga pemerintah yang menangani kesehatan, lingkungan, pendidikan, tenaga kerja, urusan veteran, dan layanan jaminan kesehatan.

Gugus tugas akan mengarahkan perhatian pada pencegahan, deteksi dini, penerapan hasil penelitian ke layanan klinis, dan perawatan yang berpusat pada pasien. Pemerintah juga akan berkonsultasi dengan pemerintah daerah, komunitas, sektor swasta, organisasi keagamaan, lembaga filantropi, serta pemangku kepentingan lainnya.

Perintah eksekutif itu mencabut Executive Order 14120 tertanggal 18 Maret 2024 dan Presidential Memorandum tertanggal 13 November 2023. Pelaksanaannya mengikuti hukum yang berlaku serta bergantung pada ketersediaan anggaran.

Baca berita lain di Internasional