Nafe’ Sutejo Ungkap Pengambilan Batu di Jlegong

“Pada Senin (5/10/2026) telah dilakukan peninjauan lokasi kegiatan dan/atau usaha pertambangan dengan pemilik usaha atas nama An yang berlokasi di Desa Jlegong, Kecamatan Keling,” kata Nafe’ Sutejo. Sekretaris Tim Terpadu Penataan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan atau MBLB Jepara itu menyampaikan pernyataan tersebut setelah tim memeriksa lokasi yang dilaporkan masyarakat.

Nafe’ Sutejo mengatakan pemeriksaan menemukan aktivitas penambangan di area sungai. Material yang diambil berupa batu kali. Kegiatan tersebut disebut mencapai sekitar 25 rit per hari. Pemeriksaan berlangsung pada 5 Oktober 2026 dan mencakup kondisi lahan, peralatan di lokasi, serta keterangan dari pihak yang bekerja dalam kegiatan tersebut.

Nafe’ Sutejo Jelaskan Posisi Lokasi

Menurut Nafe’ Sutejo, yang juga Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup DLH Jepara, lokasi kegiatan ketika diperiksa berada di area sungai. Pihak Kecamatan Keling menyampaikan bahwa aktivitas itu pada awalnya berada di area persawahan yang terletak di samping sungai.

Di sekitar lokasi terdapat satu unit ekskavator dan dua unit truk. Berdasarkan informasi mandor lahan, alat-alat tersebut dipakai untuk mematangkan lahan milik D alias K. Namun, tim menemukan material batu diambil dari area yang saat pemeriksaan berada dekat aliran sungai.

Pantauan lapangan menunjukkan sisi barat daya berbatasan dengan sawah. Bagian timur laut berbatasan dengan aliran sungai dan sawah. Pada sisi tenggara terdapat bendungan air, sementara aliran dari bendungan mengarah ke barat laut. Susunan lokasi itu menjadi bagian dari gambaran yang dicatat saat pemeriksaan.

Pengambilan batu berlangsung dalam area yang menurut keterangan berbeda dari lokasi awal pekerjaan. Informasi Kecamatan Keling menyebut kegiatan semula berada di persawahan di samping sungai. Ketika tim datang, kegiatan terlihat berada di area sungai dengan batu kali sebagai material yang diambil.

Nafe’ Sutejo menyampaikan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk menindaklanjuti aduan masyarakat mengenai kegiatan tersebut. Tim mencatat kondisi lahan, posisi area kerja, keberadaan alat berat, serta keterangan dari pihak yang berada di lokasi. Catatan itu kemudian digunakan untuk menjelaskan keadaan kegiatan saat peninjauan.

Keterangan Mandor dan Pekerja

Mandor sekaligus pekerja berinisial A mengatakan kegiatan tersebut baru berlangsung sekitar 20 hari. Ia menjelaskan pekerjaan dimulai dengan meratakan sawah yang sebelumnya memiliki kedalaman sekitar satu meter. Menurut A, pekerjaan itu kemudian menghasilkan material batu padas dari lahan yang dikerjakan.

A menuturkan batu padas dari sawah diturunkan sampai mendekati aliran sungai. Ia menyebut sawah itu milik P dan menunjukkan lokasi penurunan material. A juga mengatakan kegiatan pengambilan dilakukan di lahan milik D. Material yang diambil dari area tersebut hanya berupa batu.

Dalam keterangannya, A menyebut jumlah batu yang diambil sekitar 25 rit per hari. Batu itu dijual dengan harga Rp57 ribu per ton. Dari nilai tersebut, Rp23 ribu digunakan untuk ongkos angkut. Keterangan A menjadi dasar informasi mengenai volume kegiatan, harga material, dan biaya pengangkutan.

Keterangan mengenai lama kegiatan, kondisi sawah, serta lokasi penurunan material disampaikan A saat tim memeriksa area tersebut. A juga menerangkan bahwa material dari sawah diturunkan hingga mendekati aliran sungai. Penjelasan itu melengkapi catatan tim mengenai perubahan posisi pekerjaan yang terlihat ketika pemeriksaan berlangsung.

Nafe’ Sutejo mengatakan informasi mengenai jumlah pengambilan batu diperoleh dari keterangan mandor di lokasi. Jumlah tersebut disebut mencapai sekitar 25 rit per hari, sedangkan material yang dijual berupa batu dengan harga Rp57 ribu per ton. Sebagian dari harga itu, menurut keterangan A, digunakan untuk ongkos angkut sebesar Rp23 ribu per ton.

Larangan Pertambangan di Area Tersebut

Nafe’ Sutejo menyatakan lokasi kegiatan termasuk kawasan tanaman pangan dan zonasi badan air berdasarkan Perda RTRW Nomor 4 Tahun 2023. “Berdasarkan Perda RTRW Nomor 4 Tahun 2023, lokasi kegiatan tersebut masuk dalam kawasan tanaman pangan dan zonasi badan air sehingga tidak diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan,” ujarnya.

Setelah melihat kondisi lokasi, Tim Terpadu meminta aktivitas penambangan dihentikan. Pengelola kegiatan juga diwajibkan membayar pajak MBLB atas material yang sudah terjual. Keputusan itu disampaikan setelah tim menindaklanjuti aduan masyarakat dan memeriksa kegiatan secara langsung.

Data lapangan mencatat adanya alat berat, truk, batu kali, sawah, aliran sungai, serta bendungan di sekitar area kerja. Nafe’ Sutejo menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan zonasi yang berlaku. Tim kemudian menghentikan kegiatan dan meminta kewajiban pajak atas material yang telah dijual dipenuhi.

Hasil pemeriksaan memuat keterangan tentang lokasi kegiatan, jenis material, jumlah pengambilan, peralatan yang ditemukan, serta kondisi lahan di sekitar area kerja. Keterangan tersebut disampaikan setelah peninjauan pada 5 Oktober 2026 dan menjadi dasar tindakan penghentian aktivitas penambangan di lokasi tersebut.