Visa H-1B Diperketat Lewat 2 Aturan Resmi Trump

Pemerintah Amerika Serikat kembali memperketat visa H-1B, jalur izin kerja yang selama ini banyak dipakai perusahaan teknologi untuk merekrut tenaga ahli dari luar negeri. Presiden Donald J. Trump meneken sebuah Perintah Eksekutif dan sebuah Proklamasi pada Jumat (18/9/2026) waktu setempat, sebagaimana diumumkan Gedung Putih melalui lembar fakta resminya.

Dua dokumen itu punya fungsi berbeda. Perintah Eksekutif menitikberatkan pada pengawasan antarlembaga, sedangkan Proklamasi memperpanjang pungutan sebesar 100.000 dolar AS untuk sebagian permohonan visa H-1B tertentu. Pungutan tersebut pertama kali diberlakukan pada 19 September 2025.

Pengawasan Visa H-1B Kini Melibatkan Enam Lembaga

Poin yang paling menonjol dari Perintah Eksekutif adalah perhatian terhadap perusahaan yang merumahkan karyawan. Menteri Luar Negeri, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri Keamanan Dalam Negeri diminta menimbang rencana maupun riwayat pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan pemohon terhadap pekerja Amerika dengan posisi serupa sebelum permohonan visa H-1B diproses.

Ketiga menteri itu juga diwajibkan berkonsultasi dengan Menteri Perdagangan, Menteri Pendidikan, serta Administrator Badan Usaha Kecil. Tujuannya menghimpun data tambahan, antara lain soal tingkat upah, kondisi industri, dan spesialisasi pekerjaan. Dengan kata lain, penilaian permohonan tidak lagi bertumpu pada satu instansi saja.

Angka yang Dijadikan Alasan

Gedung Putih mengklaim Proklamasi 2025 sudah menunjukkan hasil. Registrasi H-1B dari perusahaan alih daya teknologi informasi terbesar disebut turun 92 persen sejak aturan itu berlaku. Permintaan pemrosesan di kantor konsuler juga diklaim anjlok hampir 97 persen, disertai pergeseran ke pekerja asing berketerampilan dan berupah lebih tinggi.

Sebagai latar, pemerintah AS memaparkan bahwa sebelum aturan 2025, angka pengangguran lulusan baru ilmu komputer mencapai 6,1 persen dan lulusan teknik komputer 7,5 persen. Porsi pekerja TI pemegang visa H-1B juga disebut naik dari 32 persen pada tahun fiskal 2003 menjadi lebih dari 65 persen dalam beberapa tahun terakhir.

Gedung Putih berpendapat penyalahgunaan program ini menekan upah pekerja terampil di dalam negeri. Sejumlah perusahaan dituding memberhentikan banyak pekerja Amerika lalu segera merekrut pemegang visa yang bergaji lebih rendah. Model bisnis alih daya pun dinilai membuat sebagian pekerjaan akhirnya pindah ke luar Amerika Serikat.

Pengetatan ini melanjutkan rangkaian kebijakan sebelumnya. Pada Desember 2025, Departemen Keamanan Dalam Negeri menetapkan aturan yang mengganti undian acak H-1B dengan sistem berbobot berdasarkan tingkat upah. Tahun fiskal 2027 menjadi kali pertama undian ditentukan oleh besaran gaji, dan jumlah registrasi disebut turun hampir 40 persen.

Bagi pekerja teknologi dari berbagai negara, termasuk Indonesia, yang mengincar karier di AS, kebijakan visa H-1B ini berarti proses seleksi yang lebih ketat dan biaya lebih besar bagi perusahaan sponsor. Rincian lengkapnya dapat dibaca pada lembar fakta resmi Gedung Putih. Ikuti perkembangan kebijakan luar negeri lainnya di kanal Internasional.