Kejati Jatim Ungkap 3 Tantangan Resmi di Depan Komisi III

Angka capaian bukan satu-satunya yang dibawa Kejati Jatim ketika diawasi parlemen. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Abd Qohar, juga terus terang soal kendala: wilayah kerja yang sangat luas, kekurangan tenaga ahli forensik digital, serta audit kerugian negara yang masih memakan waktu.

Ketiga persoalan itu ia beberkan di Gedung Mahameru Mapolda Jawa Timur pada Kamis, 17 September 2026, saat menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI, komisi yang membidangi urusan hukum. Rombongan yang diketuai Soedeson Tandra datang menjalankan fungsi pengawasan, sekaligus mengumpulkan data dan masukan dari tiga lembaga: Polda Jatim, Kejati Jatim, dan BNN Provinsi Jawa Timur.

Dalam forum itu Abd Qohar menegaskan bahwa jajarannya berkomitmen menjalankan penegakan hukum secara profesional, kolaboratif, dan berintegritas. Ia didampingi Wakajati Luhur Istighfar, para pejabat utama, dan 39 kepala kejaksaan negeri se-Jawa Timur.

Tiga Pekerjaan Rumah Kejati Jatim

Kendala pertama soal jangkauan. Jawa Timur adalah provinsi yang luas, dan jumlah kejaksaan negeri yang hadir hari itu memperlihatkan banyaknya satuan kerja di bawah koordinasi Kejati.

Kendala kedua soal keahlian. Korps Adhyaksa di Jawa Timur masih memerlukan tambahan personel di bidang forensik digital, cabang ilmu yang menelusuri bukti dari perangkat dan data elektronik.

Kendala ketiga soal waktu. Proses audit untuk menghitung besaran kerugian negara pada perkara korupsi dinilai perlu berjalan lebih efisien.

Jaksa dan Penyidik Duduk Bersama Lebih Awal

Salah satu siasat yang diandalkan adalah memajukan titik temu antara penyidik dan jaksa penuntut. Menurut Abd Qohar, keduanya kini dipertemukan sejak perkara mulai ditangani. Untuk kasus tertentu, pertemuan bahkan digelar sebelum penyidikan resmi berjalan atau sebelum SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, dikirim.

Dari pertemuan awal itu, kedua pihak menyepakati konstruksi hukum, menakar cukup tidaknya alat bukti, memetakan siapa berperan apa, mendata barang bukti, dan menyiapkan penelusuran aset sedini mungkin.

Kinerja selama Januari sampai September 2026 juga dilaporkan. Untuk pidana umum, 5.319 perkara rampung hingga eksekusi, ditambah 120 perkara yang ditutup lewat jalur keadilan restoratif. Untuk pidana khusus, uang pengganti dan denda yang berhasil dipulihkan bernilai Rp12,9 miliar.

Dua istilah dalam laporan itu layak dijelaskan. Keadilan restoratif adalah jalur penyelesaian perkara pidana yang mengutamakan pemulihan keadaan dan perdamaian antara pelaku dan korban, bukan semata pemidanaan. Adapun uang pengganti merupakan pidana tambahan dalam perkara korupsi yang dibebankan kepada terpidana untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Dari angka yang dipaparkan, Kejati Jatim memakai kedua instrumen tersebut sepanjang tahun berjalan.

Komisi III menanggapi paparan tersebut secara positif dan akan memakainya sebagai bahan evaluasi agar penegakan hukum makin transparan dan tanggap terhadap kebutuhan warga. Rincian resmi tersedia di laman Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Berita penegakan hukum lainnya dapat diikuti di rubrik Hukum.