Kejati Jatim Raih Penghargaan, Resmi Kawal Aset Rp992 Miliar

Kejati Jatim raih penghargaan tingkat nasional dari Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI atas keberhasilan mengawal proses sertifikasi 119 bidang tanah aset Pemerintah Kota Surabaya senilai Rp992,7 miliar. Penghargaan diserahkan langsung di Bogor, Kamis (24/9/2026), dalam rangkaian acara Focus Group Discussion dan Penutupan Lelang Serentak Badan Pemulihan Aset.

Kejati Jatim Raih Penghargaan Berkat Kerja Satgas Pemulihan Aset

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI, Dr. Patris Yusrian Jaya, kepada Asisten Pemulihan Aset Kejati Jatim, Dr. Muhammad Irwan Datuiding. Capaian ini merupakan hasil kerja Tim Satgas Pemulihan Aset Kejati Jatim yang bergerak cepat sejak dibentuk pada 8 Juni 2026 di bawah komando Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Dr. Abdul Qohar.

Tim satgas berhasil melakukan pendampingan menyeluruh terhadap proses sertipikasi 119 bidang tanah aset Pemerintah Kota Surabaya, dengan total luas keseluruhan mencapai 329.098 meter persegi. Nilai keseluruhan aset yang berhasil dikawal proses legalisasinya tercatat mencapai Rp992.744.896.600.

Kepastian Hukum Aset Daerah Jadi Fokus Utama

Langkah strategis ini dinilai menjadi tonggak penting bagi Kejaksaan dalam memastikan seluruh kekayaan daerah memiliki kepastian status hukum dan administrasi, sekaligus terlindungi dari potensi persoalan hukum di kemudian hari. Aset-aset milik pemerintah daerah kerap rentan terhadap sengketa kepemilikan maupun penyerobotan apabila status sertifikasinya belum jelas secara hukum.

Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI menyampaikan bahwa penghargaan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja, sekaligus memotivasi satuan kerja kejaksaan lainnya di seluruh Indonesia untuk mengoptimalkan pengamanan dan pemulihan aset negara secara terukur dan berkelanjutan. Keberhasilan Kejati Jatim raih penghargaan ini turut menjadi contoh bagi kejaksaan tinggi lain dalam mengawal aset daerah masing-masing, terutama di tengah masih banyaknya aset pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia yang belum tuntas proses legalisasinya.

Persoalan status hukum aset pemerintah daerah kerap menjadi celah bagi praktik korupsi maupun penyalahgunaan wewenang, sehingga proses sertifikasi yang tuntas dan transparan seperti yang dikawal Kejati Jatim ini dinilai penting sebagai langkah pencegahan dini. Selain melindungi aset dari sengketa pihak ketiga, kepastian hukum atas tanah milik pemerintah juga mempermudah perencanaan pembangunan infrastruktur publik ke depan tanpa terganjal masalah kepemilikan yang berlarut-larut.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata pentingnya sinergi antara kejaksaan dan pemerintah daerah dalam menjaga kekayaan negara agar tidak berpindah tangan secara tidak sah maupun tersangkut sengketa hukum berkepanjangan. Simak berita hukum lainnya di kanal Hukum diberitakan.com, atau baca liputan lengkapnya di laman resmi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.