Kejati Jatim Dukung JKN, Resmi Terima Audiensi BPJS

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menegaskan sikapnya: Kejati Jatim dukung JKN lewat komitmen memperkuat ekosistem Jaminan Kesehatan Nasional di Jawa Timur. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Dr. Abdul Qohar AF, saat menerima audiensi jajaran BPJS Kesehatan Wilayah VII bersama Jaksa Pengacara Negara pada Jamdatun, Kamis (24/9/2026).

Kejati Jatim Dukung JKN Lewat Peran Jaksa Pengacara Negara

Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Kejati Jatim, dengan Kajati didampingi Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Kristanti Yuni Purnawanti. Hadir dalam agenda tersebut Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah VII, dr. I Made Puja Yasa, bersama para Asisten Deputi, serta Ketua Tim Jaksa Pengacara Negara pada Jamdatun, Yesti Mariani Gultom, beserta jajarannya.

Audiensi membahas penguatan sinergi dan pendampingan hukum dalam penyelenggaraan program JKN, khususnya melalui optimalisasi peran Jaksa Pengacara Negara. Pendampingan tersebut mencakup penyelesaian berbagai persoalan di bidang perdata dan tata usaha negara, sekaligus mendukung tata kelola program agar berjalan tertib dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

40,9 Juta Peserta JKN Jatim Jadi Perhatian Utama

Kajati Jatim menyampaikan bahwa Jaksa Pengacara Negara memiliki peran strategis membantu instansi pemerintah maupun badan penyelenggara dalam mengoptimalkan kepatuhan, mendorong pemenuhan kewajiban, serta memulihkan hak melalui jalur hukum yang tersedia, baik non-litigasi maupun litigasi. “Kami pasti mendukung dan men-support, khususnya di wilayah Jawa Timur. Jumlah peserta 40,9 juta, mudah-mudahan ke depan semakin banyak lagi. Saya dan jajaran Kejari di Jatim mendukung,” tegas Dr. Abdul Qohar.

Dengan cakupan kepesertaan yang masif tersebut, penguatan tata kelola dan penyelesaian persoalan hukum menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional. Sinergi antara BPJS Kesehatan dan Kejaksaan diharapkan dapat mendukung penyelesaian berbagai persoalan secara tepat, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan tertib dan maksimal.

Program JKN sendiri merupakan skema jaminan kesehatan wajib terbesar di Indonesia yang menaungi jutaan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari pekerja formal, pekerja informal, hingga penerima bantuan iuran dari pemerintah. Persoalan hukum dalam pengelolaan dana dan kepesertaan program sebesar ini kerap kompleks, sehingga kehadiran pendampingan hukum dari kejaksaan dinilai dapat membantu memastikan tata kelola program tetap sesuai koridor hukum yang berlaku.

Langkah Kejati Jatim dukung JKN ini menegaskan peran kejaksaan tidak hanya di ranah pidana, tetapi juga sebagai mitra strategis lembaga negara dalam menjaga keberlangsungan program-program pelayanan publik yang menyangkut hajat hidup jutaan warga. Simak berita hukum lainnya di kanal Hukum diberitakan.com, atau baca liputan lengkapnya di laman resmi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.