Lelang Batu Bara Sitaan Korupsi PT AKT, Nilai Limit Rp178,8 Miliar

Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung menggelar lelang batu bara sitaan dari kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT), dengan jumlah mencapai ratusan ribu ton. Lelang batu bara ini dijadwalkan berlangsung akhir September 2026 melalui platform resmi milik pemerintah.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menjelaskan barang yang dilelang berupa stockpile inventory batu bara milik PT MCM yang berada di CHP 1 Stockpile, Desa Kaong, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.

“Benda sitaan yang dilelang merupakan barang bukti dari penanganan perkara dugaan korupsi penyimpangan pengelolaan pertambangan PT AKT,” kata Anang.

Jumlah dan Nilai Lelang Batu Bara

Total batu bara yang dilelang mencapai sekitar 436.283,08 ton. Kejaksaan Agung menetapkan nilai limit lelang sebesar Rp178.873.527.000, dengan jaminan penawaran yang wajib disetor calon peserta sebesar Rp80.000.000.000.

Besaran jaminan yang mencapai puluhan miliar rupiah ini menunjukkan lelang tersebut ditujukan khusus bagi pelaku usaha skala besar di sektor pertambangan batu bara, bukan masyarakat umum.

Kasus Korupsi PT Asmin Koalindo Tuhup

Batu bara yang dilelang merupakan barang bukti dari kasus dugaan korupsi penyimpangan pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Dugaan penyimpangan tersebut berlangsung dalam rentang waktu 2016 hingga 2025, dengan tersangka berinisial Samin Tan (ST).

Penyitaan dan pelelangan barang bukti seperti ini merupakan bagian dari mekanisme pemulihan aset negara yang menjadi tugas utama BPA Kejaksaan Agung — lembaga yang dibentuk untuk memastikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dapat dipulihkan melalui penjualan aset sitaan secara transparan.

BPA Kejaksaan Agung dibentuk berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017, serta diperkuat lewat Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemulihan Aset di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Badan ini berkedudukan sebagai unsur penunjang tugas Kejaksaan di bidang pemulihan aset, bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung.

Tugas dan wewenang BPA mencakup penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana kepada negara, korban, maupun pihak yang berhak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lelang batu bara sitaan PT AKT menjadi salah satu wujud konkret dari mandat tersebut.

Kasus dugaan korupsi PT AKT bermula dari izin operasional pertambangan perusahaan yang sebenarnya telah dicabut pemerintah sejak 2017, namun diduga tetap dijalankan dan hasil tambangnya dikomersialkan secara ilegal hingga 2025. Penyidik Kejaksaan Agung memperkirakan kerugian negara akibat penyimpangan ini mencapai Rp17,7 triliun, dengan total empat tersangka yang telah ditetapkan dalam perkara ini, termasuk Samin Tan sebagai pemilik manfaat perusahaan.

Jadwal dan Mekanisme Lelang

Sesi penjelasan lelang (aanwijzing) dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 22 September 2026, pukul 09.00 hingga 12.00 WITA. Batas akhir penawaran ditetapkan Rabu, 23 September 2026 pukul 13.00 WIB atau 14.00 WITA.

Lelang dilaksanakan dengan metode open bidding elektronik melalui www.lelang.go.id, portal resmi lelang milik pemerintah yang dikelola Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Penetapan pemenang akan dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin.

Tidak semua pihak dapat mengikuti lelang ini. Kejaksaan Agung membatasi peserta hanya bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP) batu bara, atau pengguna akhir batu bara domestik.

Pembatasan peserta ini sejalan dengan ketentuan hilirisasi dan tata kelola sumber daya mineral nasional, yang mengharuskan komoditas batu bara hasil sitaan negara tetap terserap oleh pelaku usaha yang memiliki izin resmi di sektor pertambangan, bukan spekulan tanpa kompetensi di bidang tersebut.

Kejaksaan Agung menegaskan proses lelang batu bara dan barang sitaan kasus korupsi lain akan terus dilakukan secara berkala sebagai bagian dari komitmen pemulihan kerugian negara, sekaligus memberi kepastian hukum atas status aset yang telah disita dalam proses penyidikan. Perkara PT AKT sendiri sudah memasuki tahap pelimpahan berkas ke kejaksaan negeri untuk proses penuntutan, menandakan kasus ini telah bergerak dari tahap penyidikan menuju persidangan.

Pengawasan atas pengelolaan sumber daya negara, termasuk hasil pemulihan aset seperti lelang batu bara ini, turut menjadi bagian dari fungsi pengawasan yang dijalankan lembaga legislatif terhadap kinerja penegakan hukum di sektor sumber daya alam.