Kerja Sama BNI dengan Kejati Jatim Diperkuat

Kerja sama BNI dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur diperkuat melalui penandatanganan perjanjian di Aula Sasana Adhyaksa, Surabaya, Rabu (21/10/2026). Kesepakatan tersebut diarahkan untuk mendukung penegakan hukum dan tata kelola perbankan yang profesional.

Perjanjian itu ditandatangani Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr. Abdul Qohar AF, S.H., M.H., bersama Pimpinan Wilayah 06 BNI Maya Agustina dan Pimpinan Wilayah 18 BNI Soesetyo Priharjanto, S.E., M.P. Prosesi tersebut dihadiri jajaran pejabat utama Kejati Jatim serta manajemen BNI.

Maya Agustina menyampaikan penghargaan atas terjalinnya kolaborasi tersebut. Menurut dia, hubungan kerja yang kuat dapat menunjang tata kelola profesional dan transparan serta memberi manfaat bagi institusi dan masyarakat.

“Kolaborasi yang kuat menjadi fondasi penting untuk mendukung tata kelola yang profesional dan transparan serta memberikan manfaat bagi institusi dan masyarakat,” ujarnya.

Ruang Lingkup Kerja Sama BNI dan Kejaksaan

Pelaksanaan perjanjian juga berlangsung serentak di 39 Kejaksaan Negeri di Jawa Timur bersama pimpinan cabang BNI di wilayah masing-masing. Kesepakatan itu mencakup penanganan perkara perdata dan tata usaha negara, pemulihan aset, penggunaan layanan perbankan, peningkatan sumber daya manusia, serta mitigasi risiko hukum.

Kajati Jatim Dr. Abdul Qohar AF menyatakan bahwa kesepakatan tersebut tidak berhenti pada penguatan hubungan antarlembaga. Ia menjelaskan, kerja sama itu dirancang sebagai upaya membangun kolaborasi yang profesional, terukur, dan berkelanjutan.

“Kami berharap kerja sama ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh BNI. Prinsip kehati-hatian (prudential banking) yang menjadi marwah dunia perbankan akan semakin kokoh jika didampingi oleh kepastian dan penegakan hukum yang kuat,” tegas Kajati Jatim.

FGD Bahas Mitigasi Risiko Hukum Perbankan

Rangkaian kegiatan kemudian diteruskan dengan Focus Group Discussion (FGD) bersama Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Jatim, Kristanti Yuni Purnawanti, S.H., M.H. Forum tersebut membahas pencegahan dan mitigasi risiko hukum perbankan dari sisi administrasi, perdata, hingga potensi pidana.

Baca berita lain di Hukum