Keadilan Restoratif Diperkuat lewat Bimtek MKR di Malang

Di Harris Hotel & Conventions Malang, Bimbingan Teknis Masyarakat Penggerak Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR) Batch II Tahun 2026 dibuka pada Kamis (22/10/2026). Kegiatan ini diikuti 200 peserta dan diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan keadilan restoratif di Jawa Timur.

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Luhur Istighfar, S.H., M.Hum., membuka kegiatan yang diselenggarakan melalui kerja sama Kejati Jatim, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah dan masyarakat perlu terlibat aktif sejak pramediasi, mediasi, hingga pascamediasi.

Keterlibatan tersebut diperlukan agar proses pemulihan berjalan optimal sekaligus mencegah perulangan tindak pidana. Dalam sambutannya, Luhur juga menyampaikan bahwa sejak terbitnya Perja Nomor 15 Tahun 2020, Kejati Jatim telah menyelesaikan 1.311 perkara melalui mekanisme keadilan restoratif.

Dampak Keadilan Restoratif bagi Penanganan Perkara

Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Jatim Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H., melaporkan peserta berasal dari unsur Kasi Pidum, Kasubsi, tokoh masyarakat penggerak Rumah Restorative Justice se-Jawa Timur, aparatur desa dan kelurahan, serta pegawai terkait dari Kejati Jatim dan Kejari Kota Malang.

Pembukaan bimtek turut dihadiri Asisten I Setda Provinsi Jawa Timur, Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Timur, para Kepala Kejaksaan Negeri se-Malang Raya, serta Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Kehadiran unsur pemerintah, kejaksaan, masyarakat, dan perguruan tinggi mendukung penguatan kapasitas peserta dalam menjalankan mekanisme tersebut.

Materi Bimtek untuk Penguatan Kapasitas Peserta

Bimtek berlangsung pada 22–23 Oktober 2026 dengan menghadirkan narasumber dari Kejati Jatim dan Universitas Airlangga. Selama dua hari, peserta mendapatkan pembekalan mengenai pelaksanaan MKR, konsep dan kerangka hukum keadilan restoratif, analisis konflik berbasis kearifan lokal, serta teknik komunikasi empatik.

Materi itu berkaitan dengan kemampuan mengidentifikasi akar permasalahan, membangun komunikasi yang konstruktif, dan mendukung penyelesaian perkara secara tepat. Kegiatan tersebut juga menempatkan tahapan pramediasi, mediasi, dan pascamediasi sebagai bagian dari proses pemulihan dalam penerapan mekanisme keadilan restoratif.

Baca berita lain di Hukum