Sinergi Kejati Jatim dan BPK Perkuat Akuntabilitas

Audiensi jajaran pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Surabaya, Jumat (23/10/2026), memperkuat sinergi Kejati Jatim dan BPK dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta penegakan hukum.

Rombongan BPK Jatim dipimpin Kepala Perwakilan BPK Jatim Yuan Candra Djaisin, bersama Kepala Bidang Pemeriksaan Jawa Timur III Triana dan Kepala Bidang Pemeriksaan Jawa Timur IV Ratna Agustini. Mereka diterima Kajati Jatim Dr. Abdul Qohar AF, S.H., M.H., didampingi Wakajati Luhur Istighfar, S.H., M.Hum., Asisten Tindak Pidana Khusus, Asisten Pengawasan, serta Kepala Bagian Tata Usaha.

Sinergi Kejati Jatim dan BPK dalam Akuntabilitas

Pertemuan tersebut membahas pentingnya hubungan kelembagaan antara BPK dan Kejaksaan. Kedua institusi memiliki peran yang saling berkaitan dalam pengelolaan keuangan negara dan penanganan perkara yang berkaitan dengan kerugian negara.

BPK menjalankan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sementara itu, Kejaksaan melaksanakan fungsi penegakan hukum, termasuk menangani perkara yang menyangkut kerugian keuangan negara.

Kajati Jatim menekankan perlunya koordinasi yang baik untuk mendukung tindak lanjut hasil pemeriksaan yang membutuhkan penanganan sesuai ketentuan berlaku. Komunikasi dan pertukaran informasi juga perlu dilakukan secara profesional dengan tetap berpedoman pada tugas, fungsi, serta kewenangan masing-masing institusi.

Koordinasi untuk Tindak Lanjut Pemeriksaan

Sinergi Kejati Jatim dan BPK juga diarahkan untuk mempererat hubungan antarlembaga dalam menjalankan peran masing-masing. Koordinasi itu berkaitan dengan proses pemeriksaan, tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta penanganan hukum yang berhubungan dengan keuangan negara.

Sinergi erat kedua lembaga tersebut diharapkan mendukung proses penegakan hukum sekaligus memperkuat tata kelola keuangan negara di Jawa Timur yang transparan dan akuntabel. Pertemuan itu juga menempatkan komunikasi kelembagaan sebagai bagian penting dalam mencegah potensi penyimpangan.

Baca berita lain di Hukum