Sinergi BPD-Kejaksaan Dibahas di Musda APBEDNAS Jatim

Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPD APBEDNAS) Jawa Timur membahas sinergi BPD-Kejaksaan di Surabaya, Sabtu (31/10/2026). Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr. Abdul Qohar AF, S.H., M.H., menghadiri agenda konsolidasi organisasi tersebut.

Abdul Qohar menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan desa. Menurut dia, fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi masyarakat dapat membantu BPD mengenali potensi persoalan yang berisiko menghambat pembangunan.

Musda itu diikuti Ketua DPD APBEDNAS Jatim Badrul Amali, Senator Jawa Timur Ahmad Nawardi, para Kepala Kejaksaan Negeri, jajaran intelijen Kejari Koordinator Surabaya, serta pengurus APBEDNAS Jawa Timur. Pertemuan tersebut juga menjadi ruang untuk merumuskan langkah strategis terkait kontribusi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kerja sama BPD dan Kejaksaan diperkuat

Dalam agenda tersebut, anggota BPD yang tergabung dalam APBEDNAS diajak meningkatkan komunikasi dan kerja sama dengan Kejaksaan. Upaya itu diarahkan untuk membangun kesadaran hukum sekaligus mendorong pengelolaan anggaran desa yang bertanggung jawab.

Dukungan bagi kerja sama tersebut dilakukan melalui pemanfaatan Aplikasi Jaga Desa dan Aplikasi Jaga Dapur MBG. Abdul Qohar berharap APBEDNAS dapat semakin berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan desa yang transparan dan berintegritas. Sinergi itu juga diharapkan membantu memastikan program pembangunan memberi manfaat optimal bagi masyarakat.

Baca berita lain di Hukum