Pelayanan Publik Jadi Fokus Kajati Jatim di Ngawi

Penguatan pelayanan publik menjadi salah satu perhatian Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr. Abdul Qohar AF, S.H., M.H., saat mengunjungi Kejaksaan Negeri Ngawi pada Senin siang (9/11/2026). Kegiatan itu juga mencakup pengawasan internal serta peninjauan pelaksanaan tugas kejaksaan di daerah.

Kepala Kejari Ngawi B. Hermanto, S.H., M.H., melaporkan dukungan 76 personel di satuan kerjanya. Ia menjelaskan, sampai November 2026, penyerapan anggaran telah mencapai 93,34 persen untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai perencanaan.

Kunjungan tersebut turut dihadiri Bupati Ngawi H. Ony Anwar Harsono, S.T., M.H., Wakil Bupati Dwi Rianto Jatmiko, M.H., M.Si., unsur Forkopimda, Ketua IAD Wilayah Jawa Timur Ny. Dewi Qohar, jajaran asisten, Kabag TU, serta seluruh pegawai Kejari Ngawi. Bupati menyampaikan komitmen pemerintah kabupaten untuk memperkuat sinergi dengan Kejaksaan agar pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan dalam koridor hukum.

Penguatan Kinerja dan Koordinasi

Dalam pengarahan kepada jajaran, Abdul Qohar meminta penegakan hukum dilaksanakan sesuai harapan masyarakat. Ia menekankan bahwa kepercayaan publik harus dipelihara melalui tugas yang profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab.

Kajati Jatim juga mengaitkan keberhasilan pelaksanaan tugas dengan soliditas antarbidang. Bidang Intelijen diarahkan menyediakan data yang cepat dan akurat untuk mendukung bidang lain, termasuk kebutuhan profiling keadilan restoratif pada Bidang Pidum serta pertukaran informasi awal di Bidang Pidsus.

Koordinasi dengan Kepolisian dan BPKP disebut perlu diperkuat dalam penanganan perkara. Selain itu, Abdul Qohar membagikan pengalaman mengenai upaya pemulihan aset negara untuk menjadi acuan Kejari Ngawi dalam mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi penyelamatan aset di wilayah hukumnya.

Dialog Bersama Pegawai

Agenda kunjungan diakhiri dengan dialog bersama jajaran pegawai. Pertemuan itu menjadi ruang untuk menghimpun masukan dan mencatat kendala teknis di lapangan. Hasilnya diharapkan memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Baca berita lain di Hukum