Pengawasan Logistik Pemilu Didorong Berbasis Risiko

Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mendorong penguatan pengawasan logistik pemilu berbasis risiko dalam kegiatan Penguatan dan Pendalaman Substansi Materi Bawaslu Membelajarkan Volume II Klaster Tata Kelola dan Manajemen Logistik Pemilu pada Senin (9/11/2026). Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring.

Herwyn menjelaskan, jajaran Bawaslu perlu memastikan perencanaan kebutuhan logistik disusun berdasarkan data, proses pengadaan mengikuti ketentuan hukum, serta barang yang diterima sesuai spesifikasi. Pengawasan juga perlu mencakup ketepatan waktu distribusi dan risiko kerusakan maupun kehilangan selama penyimpanan serta pendistribusian.

“Pengawasan logistik pemilu bukan sekadar memastikan ketersediaan barang, tetapi juga berkaitan langsung dengan pemenuhan hak pilih masyarakat dan integritas hasil pemilu. Karena itu, pengawas harus memahami setiap tahapan pengelolaan logistik, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, hingga pendistribusian,” ujar Herwyn.

Pengawasan logistik pemilu menyesuaikan karakteristik wilayah

Menurut Herwyn, setiap daerah memiliki tantangan logistik yang berbeda. Wilayah kepulauan dapat menghadapi kendala transportasi laut dan cuaca, sedangkan daerah pegunungan memiliki keterbatasan akses. Kawasan perkotaan, terpencil, dan perbatasan juga memerlukan perhatian berdasarkan kondisi masing-masing.

Karena itu, pengawas diminta mengidentifikasi kerawanan dengan memperhatikan jumlah, jenis, kualitas, waktu, serta tujuan distribusi logistik. Pendekatan berbasis risiko digunakan untuk menentukan prioritas berdasarkan kemungkinan munculnya masalah dan besarnya dampak yang ditimbulkan.

Pembagian kewenangan Bawaslu dan KPU

Herwyn menyebut pengawasan logistik harus berjalan sesuai pembagian kewenangan Bawaslu dan KPU berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 dan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022. KPU tetap berwenang dalam pengadaan dan pengelolaan logistik, sementara Bawaslu memastikan kepatuhan, melakukan pencegahan, dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran sesuai kewenangannya.

Ia menegaskan, pengawasan perlu mencakup identifikasi kerawanan, penilaian risiko, penyusunan strategi pencegahan dan mitigasi, pemantauan pelaksanaan, serta evaluasi hambatan dan keberhasilan. Herwyn berharap kegiatan Bawaslu Membelajarkan Volume II menghasilkan penguatan materi pembelajaran, pengembangan instrumen pengawasan berbasis risiko, dan identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas pengawas pemilu.

Baca berita lain di Politik